BERITA TERKINI
Presiden Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (5/8/2024).
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpandangan peningkatan penerimaan negara perlu menjadi salah satu fokus pemerintah dalam pelaksanaan APBN tahun depan.
Hal ini disampaikan oleh Jokowi ketika membuka rapat terbatas (ratas) yang membahas rencana kerja pemerintah (RKP) 2025 dan RAPBN 2025.
"Optimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara," ujar Jokowi ketika membuka ratas tersebut, dikutip Senin (5/8/2024).
Selain penerimaan negara, Jokowi memerintahkan agar RAPBN 2025 mengakomodasi semua program yang diusung oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto sembari tetap mewaspadai risiko perlambatan ekonomi global.
Tak lupa, Jokowi meminta jajarannya untuk meningkatkan kemudahan investasi dan pada sektor-sektor yang berkaitan dengan produk ekspor. "Alangkah baiknya kalau dalam RAPBN 2025 ini kita fokus, tidak semuanya dikerjakan. Saya rasa itu," ujar Jokowi mengakhiri pembukaan ratasnya.
Seperti diketahui, pemerintah dan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025 menyepakati target pendapatan negara hanya sebesar 12,3% hingga 12,36% pada tahun depan. Target tersebut masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan yang diinginkan oleh Prabowo.
Sepanjang masa kampanye Pilpres 2024, Prabowo mengungkapkan pemerintahannya akan meningkatkan rasio pendapatan negara menjadi sebesar 23%, jauh di atas realisasi rasio pendapatan negara pada 2023 yang hanya sebesar 13,33%.
Untuk mencapai cita-cita Prabowo tersebut, Komisi XI DPR sempat meminta pemerintah untuk menyiapkan roadmap yang menjabarkan prasyarat yang harus dipenuhi agar rasio pendapatan negara sebesar 23% tersebut bisa dicapai.
Namun, permintaan Komisi XI DPR tersebut ditolak oleh Kemenkeu. Sri Mulyani mengatakan pihaknya hanya bersedia membuat roadmap peningkatan tax ratio tanpa mencantumkan target spesifik sebesar 23%.
"Kita tidak secara spesifik menargetkan 23%, jadi kami mohon mungkin di-drop saja karena saya takut menimbulkan suatu signaling yang salah. Itu dari kami," ujar Sri Mulyani pada Juni 2024. (sap)
