BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat posisi utang pemerintah senilai Rp8.338 triliun atau 36,5% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada akhir April 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio utang pemerintah tersebut masih terjaga pada level yang aman. Menurutnya, rasio utang di hampir semua negara mengalami kenaikan karena pandemi Covid-19, tetapi di Indonesia justru relatif lebih rendah.
"Rasio utang kita begitu naik [karena pandemi Covid-19] langsung kemudian turun. Ini sangat diperhatikan sekali dan di-notice sebagai suatu komitmen dari pengelolaan APBN yang baik," katanya dalam rapat kerja bersama DPR, dikutip pada Jumat (7/6/2024).
Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 telah menyebabkan kenaikan kebutuhan belanja negara, sedangkan di sisi lain pendapatan negara mengalami kontraksi tajam. Pemerintah dan DPR pun sepakat memperlebar defisit anggaran dan menambah penerbitan utang.
Dalam suasana pandemi tersebut, rasio utang pemerintah melonjak dari 30,2% pada 2019 menjadi 39,4% pada 2020. Rasio utang ini kembali naik 40,7% pada 2021, tetapi kemudian berangsur turun menjadi 39,7% pada 2022 dan 39,2% pada 2023.
Dia menyebut rasio utang pemerintah tersebut masih di bawah negara lain seperti India yang mencapai 88,5%, Argentina 85%, dan Brasil 72,9% pada 2022. Meski demikian, pemerintah tetap berkomitmen mengelola utang tersebut secara hati-hati.
"Hal yang perlu dikelola adalah interest rate, beban bunga masuk ke APBN kita," ujarnya.
Rasio utang pemerintah pada akhir April 2024 masih berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, rasio utang pemerintah tersebut juga lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2024-2027 di kisaran 40%. (sap)
