Menteri Keuangan Sri Mulyani (ketiga kiri), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad (tengah), Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Ahmad Muzani (ketiga kanan), Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Thomas M Djiwandono (kedua kanan), Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sugiyono (kanan) usai melakukan pertemuan tertutup di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (31/5/2024). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada hari ini, Jumat (31/5/2024).
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan gugus tugas sinkronisasi dibentuk dalam rangka menyiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah keduanya dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.
"Beliau berharap proses sinkronisasi ini berjalan baik. Beliau ingin pada pemerintahan yang akan datang tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk proses transisi," ujar Muzani yang juga menjabat sebagai wakil ketua tim gugus tugas, Jumat (31/5/2024).
Sinkronisasi dan komunikasi antara kedua pihak diperlukan mengingat Prabowo-Gibran ingin segera melaksanakan program-program yang dijanjikan dalam kampanyenya tak lama setelah dilantik.
Setelah mengunjungi Kemenkeu, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran akan mengunjungi kementerian-kementerian lainnya.
"Dengan sisa waktu yang sekarang ini ada sampai dengan pelantikan nanti, kami akan melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kemenkeu dan beberapa menteri terkait untuk melakukan persiapan pelaksanaan program-program itu [yang dijanjikan saat kampanye]," ujar Muzani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengatakan hari ini Kemenkeu sedang melaksanakan tugas menyiapkan RAPBN 2025 yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mengingat APBN 2025 nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya, diperlukan sinkronisasi agar APBN 2025 bisa menampung aspirasi-aspirasi dan program-program baru sembari tetap menjaga akuntabilitas dan kehati-hatian dalam penganggaran.
"Oleh karena prosesnya begitu intens dan menyangkut pengelolaan APBN yang begitu sangat penting, sinkronisasi dan koordinasi menjadi sangat penting," ujar Sri Mulyani. (sap)