Bisakah Pendidikan Gratis hingga Kuliah? Sri Mulyani Singgung Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut negara membutuhkan sumber daya yang besar agar mampu menyediakan pendidikan gratis.

Sri Mulyani memahami keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi seperti di negara-negara nordik. Namun, kebijakan ini membutuhkan anggaran besar sehingga negara nordik biasanya mengenakan pajak sangat tinggi kepada wajib pajak.

"Di dunia enggak ada yang gratis, pasti ada yang bayar. Dalam hal ini, if you want to create social safety net seperti di nordic countries, then you have to prepare for a very high income tax," katanya dalam seminar nasional Jesuit Indonesia, Kamis (30/5/2024).

Sri Mulyani mengatakan negara-negara nordik memiliki tarif PPh orang pribadi yang lebih tinggi untuk mendanai berbagai program perlindungan sosial. Di Indonesia, lapisan tarif PPh orang pribadi tertinggi adalah 35%.

Di sisi lain, ada ketentuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sehingga masyarakat berpenghasilan rendah tidak membayar pajak.

Dia pun sempat menyinggung pengalaman koleganya yang berasal dari Finlandia saat bekerja di World Bank. Koleganya tersebut memang harus membayar PPh sangat tinggi, tetapi anak-anaknya mendapatkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi.

Sri Mulyani menjelaskan setiap negara memiliki model yang berbeda dalam mengelola APBN. Di negara nordik, masyarakat dikenakan PPh tinggi, tetapi semua kebutuhan dasarnya disediakan oleh pemerintah.

Di negara liberal seperti Amerika Serikat, tarif PPh orang pribadi relatif rendah, tetapi masyarakat harus membayar semua kebutuhan dasarnya secara mandiri, termasuk untuk belajar di perguruan tinggi.

"Makanya di Ivy League inflasinya tinggi banget. The most expensive university itu di Amerika Serikat," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan Indonesia saat ini telah menyediakan pendidikan dasar gratis kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Dia menegaskan pajak yang dikumpulkan akan dikelola sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh semua masyarakat, termasuk kelompok tidak mampu. (rig)