BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemeriksa pajak memiliki kewenangan untuk melihat ataupun meminjam buku, catatan, ataupun dokumen milik wajib pajak.
Kewenangan yang melekat pada pemeriksa itu berlaku, baik pada saat pemeriksa melakukan pemeriksaan lapangan ataupun pada saat pemeriksaan kantor.
"Pemeriksa pajak berwenang melihat dan/atau meminjam buku, catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak," bunyi penggalan Pasal 12 ayat (1) huruf a PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021, dikutip Jumat (3/5/2024).
Pada saat pemeriksaan lapangan, buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan dan diperoleh saat pemeriksaan dipinjam pada saat itu juga. Pemeriksa pajak harus membuat bukti pinjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen.
Bila saat pemeriksaan lapangan ternyata buku, catatan, dan dokumen belum ditemukan atau belum diberikan oleh wajib pajak, pemeriksa akan membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
Untuk pemeriksaan kantor, surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor bakal dilampiri dengan daftar buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan pemeriksa pajak.
Buku, catatan, dan dokumen yang terlampir dalam surat panggilan wajib dipinjamkan pada saat wajib pajak memenuhi panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor.
Dalam hal buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan ternyata belum tercantum dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor, pemeriksa membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
"Buku, catatan, dan/atau dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain ... wajib diserahkan kepada pemeriksa pajak paling lama 1 bulan sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan," bunyi Pasal 28 ayat (3) PMK 17/2013 s.t.d.t.d PMK 18/2021.
Sebelum jangka waktu 1 bulan tersebut terlampaui, pemeriksa pajak berwenang untuk menyampaikan peringatan tertulis kepada wajib pajak sebanyak 2 kali. Surat peringatan pertama disampaikan setelah 2 minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
Surat peringatan kedua disampaikan setelah 3 minggu sejak tanggal penyampaian surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
Bila jangka waktu 1 bulan telah terlampaui dan wajib pajak tidak atau tidak sepenuhnya meminjamkan buku, catatan, dan dokumen, pemeriksa pajak harus membuat berita acara tidak terpenuhinya permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen.
Jika wajib pajak meminjamkan seluruh buku, catatan, dan dokumen, pemeriksa pajak harus membuat berita acara pemenuhan seluruh peminjaman buku, catatan, dan dokumen. (sap)
