Petugas memotret data warga penerima bantuan beras saat pelaksanaan program Gerakan Pangan Murah (GPM) di kantor Kelurahan Nusukan Solo, Jawa Tengah, Selasa (26/3/2024). Bulog Kota Solo bersama Pos Indonesia menyalurkan beras gratis dari pemerintah kepada 1.200 warga Solo untuk memenuhi kebutuhan pangan sekaligus sebagai upaya stabilisasi dan pengendalian inflasi. ANTARAFOTO/Maulana Surya/rwa.
JAKARTA, DDTCNews - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan pemerintah akan menyalurkan bantuan pangan menggunakan beras produksi dalam negeri.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan beras yang diproduksi oleh petani akan diserap oleh Perum Bulog lalu akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan pangan dan beras SPHP.
"Kami telah memerintahkan Bulog untuk menyerap produksi dalam negeri, karena sekarang waktunya kita menyerap, sehingga nanti bantuan pangan beras dan program SPHP itu bisa mulai menggunakan beras dari produksi dalam negeri kembali," ungkap Arief, dikutip Sabtu (4/4/2024).
Guna mendukung penyerapan beras oleh Perum Bulog, pemerintah telah menerapkan kebijakan fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras. Lewat kebijakan ini, Perum Bulog dapat menjalankan perannya menyerap beras produksi dalam negeri sembari menjaga harga di tingkat petani.
Arief pun meminta masyarakat untuk membeli beras secukupnya dalam rangka menjaga ketersediaan stok sekaligus mencegah kenaikan harga.
"Masyarakat tidak perlu belanja berlebihan. Belanja sesuai dengan kebutuhan saja, karena stok cadangan pangan kita sangat mencukupi, terutama untuk Lebaran nanti," ujar Arief.
Untuk diketahui, saat ini pemerintah terus mengucurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan ini akan disalurkan hingga Juni 2024.
Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi untuk melanjutkan penyaluran bantuan beras hingga setahun penuh.
"Nanti, kita lihat lagi kalau anggaran APBN mencukupi akan dilanjutkan di Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Saya tidak janji, tapi nanti kalau kita buka lagi APBN-nya. Kalau ada akan kami teruskan sampai Desember," kata Jokowi. (sap)