Mengapa Barang Kiriman Perlu Diperiksa? Bea Cukai Ungkap Alasannya

JAKARTA, DDTCNews - Setiap barang yang masuk ke Indonesia melalui mekanisme impor barang kiriman harus diperiksa petugas dari Ditjen Bea dan Cukai (DJBC). 

Dalam pemeriksaan tersebut, petugas bea cukai melakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen yang dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko. Lantas mengapa barang kiriman impor perlu diperiksa?

"Salah satunya, mencegah penyelundupan narkoba jaringan internasional dengan modus yang makin beragam," tulis Bea Cukai Medan dalam unggahannya di medis sosial, dikutip pada Rabu (13/3/2024). 

Upaya penyelundupan narkoba tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti diselipkan di dalam buku, sertifikat, spare part kendaraan, sepatu, bahkan makanan ringan yang kemudian dikirim melalui paket jasa ekspedisi. 

"Hal itu yang menuntut bea cukai terus meningkatkan pengawasan terhadap keluar masuknya barang ke wilayah Indonesia, salah satunya terkait dengan pemeriksaan impor barang kiriman," lanjut Bea Cukai Medan. 

Bea cukai melakukan pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen dengan mempertimbangkan manajemen risiko. Dalam hal apa saja barang kiriman harus diperiksa secara fisik?

Pertama, berdasarkan tampilan pemindai elektronik ditemukan kecurigaan bahwa jumlah dan/atau jenis barang yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada consignment note (CN). 

Kedua, uraian jumlah barang, jenis barang, dan/atau nilai yang tercantum pada dokumen CN tidak jelas atau tidak tercantum dalam dokumen pelengkap pabean lainnya yang menyertai barang kiriman. 

Ketiga, pada kantor pabean tidak tersedia alat pemindah elektronik atau alatnya sedang rusak. Pemeriksaan fisik oleh pejabat bea cukai dilakukan dengan disaksikan oleh petugas penyelengara pos yang bersangkutan. 

Dalam kondisi tersebut, pembukaan dan pengemasan kembali barang kiriman dilakukan oleh penyelenggara pos. 

Jika seluruh dokumen impor telah sesuai dan lengkap, bea cukai menerbitkan persetujuan pengeluaran barang termasuk besaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) yang harus dibayar oleh penerima barang. (sap)