BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) dan Menteri PANRB Azwar Anas (kiri) dan Mendagri Tito Karnavian menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.144,69 pada 31 Desember 2023, atau 38,59% dari produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rasio utang pemerintah menurun signifikan dari tahun sebelumnya. Rasio utang tersebut juga masih berada di bawah batas aman 60% dari PDB sesuai dengan UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
"Rasio utang kembali mengalami penurunan menjadi 38,6% dari PDB," katanya, Selasa (30/1/2024).
Sri Mulyani menuturkan kinerja APBN 2023 secara umum cukup baik. Dalam situasi ketidakpastian global yang tinggi, APBN berperan sebagai shock absorber untuk mendorong konsumsi pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat.
Laporan APBN Kita edisi Januari 2024 pun menyatakan pengelolaan utang pemerintah masih baik. Rasio tersebut masih sejalan dengan yang telah ditetapkan melalui strategi pengelolaan utang jangka menengah 2023-2026 pada kisaran 40%.
Rasio utang pemerintah sebesar 38,59% pada akhir 2023 juga terus menurun dibandingkan dengan posisi rasio utang pemerintah pada akhir 2022 sebesar 39,7% atau saat puncak pandemi Covid-19 pada 2021 sebesar 40,74%.
Lebih lanjut, Sri Mulyani juga memaparkan realisasi pembiayaan utang 2023 yang mencapai Rp406,96 triliun atau 96,62% dari target. Sejalan dengan konsolidasi fiskal dan ekonomi nasional yang membaik, pembiayaan utang dapat turun 41,5%.
Menurut menteri keuangan, penurunan pembiayaan utang secara tajam menjadi strategi yang tepat di tengah kecenderungan lonjakan suku bunga melonjak di dunia.
"Pembiayaan yang menurun tajam juga tetap dilaksanakan secara hati-hati dan menjaga keseimbangan antara biaya utang dan risiko utang serta manfaat dari APBN secara keseluruhan," ujar Sri Mulyani. (rig)
