BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (15/12/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/Spt.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang kinerja APBN pada sepanjang 2023 lebih baik dari yang diharapkan.
Sri Mulyani mengatakan pengelolaan APBN 2023 masih diharapkan pada berbagai tantangan. Dalam situasi tersebut, lanjutnya, APBN mampu responsif menjadi instrumen yang dapat menjaga stabilitas perekonomian nasional.
"APBN kita ditutup mungkin relatif lebih baik dari yang kita harapkan. Jadi APBN kita cukup sehat, konsolidasinya bagus, sehingga masuk 2024 juga ada optimisme," katanya dalam video Rapor Tahunan APBN 2023, dikutip pada Senin (1/1/2024).
Sri Mulyani menuturkan pengelolaan APBN 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, mendorong transformasi ekonomi, serta menciptakan inklusivitas. Ketiga aspek tersebut penting dilaksanakan untuk mencapai cita-cita Indonesia emas pada 2045.
Dia menjelaskan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program pada APBN 2023 antara lain untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan jaring pengaman sosial.
Dalam akun media sosial, Sri Mulyani juga membeberkan postur realisasi APBN hingga 28 Desember 2023. Realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.725,4 triliun atau 110,6% dari target awal Rp2.463,0 triliun dan 103,3% dari target pada Perpres 75/2023 senilai Rp 2.637,2 triliun.
Sementara itu, dari sisi belanja, realisasinya mencapai Rp2.966,8 triliun atau 96,9% dari rencana awal Rp3.061,2 triliun. Adapun jika berdasarkan target pada Perpres 75/2023 senilai Rp3.117,2 triliun maka realisasinya 95,17%.
Dengan kinerja itu, defisit sementara APBN 2023 senilai Rp337,8 triliun atau sekitar 1,6% PDB 2023 sejumlah Rp21.037,9 triliun. Angka tersebut lebih kecil dari target awal senilai Rp598,2 triliun atau 2,84% PDB dan target pada Perpres 75/2023 senilai Rp479,9 triliun atau Rp2,27%.
Selain itu, pemerintah terus melaksanakan reformasi lain di antaranya dengan melaksanakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) serta mengesahkan UU 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Menurut Sri Mulyani, kinerja positif APBN 2023 akan membawa optimisme bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara pada 2024. Beberapa agenda penting bakal dilaksanakan pada tahun ini antara lain pemilu dan menyelesaikan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Meski demikian, pemerintah juga akan tetap mewaspadai berbagai risiko, terutama dari faktor eksternal.
"Tahun 2024 kita tetap harus waspada. Geopolitik masih belum selesai, dunia masih dihadapkan pada fragmentasi yang luar biasa. Jadi kita jangan terkejut karena kita tahu syok itu selalu datangnya tidak pernah direncanakan," ujar Sri Mulyani. (rig)
