BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Belanja pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2023 tercatat masih senilai Rp1.572,2 triliun, hanya 70% dari target dan terkontraksi sebesar -5,9% bila dibandingkan dengan tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sisa belanja kementerian dan lembaga (K/L) dan belanja non-K/L yang belum terserap akan dipercepat realisasinya pada November dan Desember 2023.
"Makanya penting pada November dan Desember ini belanja K/L dan non-K/L akan disisir, apakah bisa direalisasi apa yang sudah dipagukan di APBN," ujar Sri Mulyani, dikutip Sabtu (25/11/2023).
Secara lebih terperinci, Sri Mulyani mengatakan kontraksi belanja pemerintah pusat pada tahun ini lebih disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja non-K/L. Hingga Oktober, realisasi belanja non-K/L baru senilai Rp803,6 triliun atau 64,5% dari target, terkontraksi -12,4%.
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata mengatakan penurunan belanja non-K/L disebabkan oleh turunnya pembayaran kompensasi ke Pertamina dan PLN sejalan dengan turunnya harga minyak dan gas (migas).
Realisasi subsidi dan kompensasi listrik hingga Oktober 2023 tercatat mencapai Rp83,4 triliun, sedangkan subsidi dan kompensasi BBM tercatat mencapai Rp97,2 triliun. Adapun realisasi subsidi LPG 3 kg hanya senilai Rp52,2 triliun.
"Pressure kepada Pertamina dan PLN untuk likuiditasnya itu jauh lebih rendah dibanding tahun lalu. Oleh karena itu, kita juga menakar pembayaran kompensasi ini. Jadi itu yang menyebabkan belanja non-K/L lebih rendah dari tahun lalu," ujar Isa.
Berbanding terbalik, belanja K/L hingga Oktober 2023 sesungguhnya mampu bertumbuh sebesar 1,9% dengan realisasi senilai Rp768,7 triliun atau 76,8% dari target. (sap)
