RI Hadapi Bonus Demografi, World Bank Soroti Ekosistem Tenaga Kerja

JAKARTA, DDTCNews - Ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia ternyata mendapat sorotan dari World Bank. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Kepala Perwakilan World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen, Direktur Regional Pembangunan Manusia World Bank Alberto Rodriguez, serta Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah. 

Menaker mengatakan pertemuan antara pemerintah dengan World Bank ini berfokus pada isu seputar pembangunan ekosistem ketanagekerjaan. Menurut Ida, sebenarnya isu ini sudah menjadi prioritas pemerintah RI. 

"Pembangunan ekosistem ketenagakerjaan sudah jadi prioritas pemerintah karena kita menghadapi bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2030 sampai dengan 2035," kata Ida dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023). 

Ada beberapa catatan penting dari pertemuan antara Kemnaker dengan World Bank kali ini. Ida mengungkapkan beberapa hal yang perlu disiapkan dalam menghadapi bonus demografi adalah keterampilan dan kompetensi bagi penduduk usia produktif. 

"Hal ini baru akan tercapai jika Indonesia memiliki ekosistem ketenagakerjaan yang mendukung pengembangan keterampilan dan kompetensi penduduk usia produktif," kata Ida. 

Pemerintah, imbuhnya, juga telah memulai pembangunan ekosistem ketenagakerjaan dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. 

Pembangunan ekosistem ketenagakerjaan, ujar Ida, juga dipastikan akan mendukung penciptaan SDM unggul. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya tersebut juga dirancang untuk jangka panjang. 

"Karenanya, dukungan dari seluruh pihak dalam pencapaian pembangunan ekosistem ketenagakerjaan diperlukan," katanya. 

Perpres 68/2022 juga mengatur bahwa pemerintah memberikan dukungan dan fasilitas bagi penciptaan SDM unggul melalui pendidikan vokasi. Fasilitas yang diberikan termasuk pemberian insentif pajak bagi pengusaha yang menjalankan penelitian dan pengembangan (litbang) serta pendidikan vokasi. 

Saat ini, Ditjen Pajak (DJP) menyediakan insentif pajak berupa pengurang penghasilan bruto atau biasa disebut dengan supertax deduction bagi pengusaha yang menjalankan kegiatan vokasi.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 128/2019 menyatakan wajib pajak dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. (sap)