Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (dua kiri) didampingi Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (dua kanan) Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (kiri) dan Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) memberikan keterangan saat konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV 2023 di Jakarta, Jumat (3/11/2023). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menyatakan stabilitas sistem keuangan pada kuartal III/2023 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
Menurut Sri Mulyani, perkembangan tersebut didukung kondisi perekonomian dan sistem keuangan domestik yang resilient. Untuk itu, KSSK akan terus meningkatkan koordinasi dan kewaspadaan terhadap perekonomian dan risiko pasar keuangan global.
"KSSK berkomitmen untuk melanjutkan penguatan koordinasi dan sinergi, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan risiko global ke depan, termasuk rambatannya pada perekonomian dan sektor keuangan domestik," katanya, Jumat (3/11/2023).
Sri Mulyani menuturkan kondisi ekonomi global saat ini cukup menantang. Lembaga internasional seperti IMF bahkan memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 mencapai 3% dan melambat menjadi 2,9% pada 2024.
Di sisi lain, tekanan inflasi global juga diperkirakan masih tinggi dipicu oleh kenaikan harga energi dan pangan akibat eskalasi konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi, serta fenomena El Nino.
Dengan kondisi tersebut, suku bunga kebijakan moneter di negara maju, termasuk AS, diperkirakan masih tetap berada pada level yang tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama.
Sementara itu, geliat ekonomi Indonesia diperkirakan tetap tumbuh. Konsumsi swasta diproyeksikan masih tumbuh kuat sejalan dengan keyakinan konsumen yang masih tinggi, terkendalinya inflasi, dan aktivitas terkait dengan penyelenggaraan pemilu.
"Percepatan belanja negara terkait penyelenggaraan pemilu serta penguatan peran APBN sebagai shock absorber diharapkan mendorong konsumsi pemerintah serta menjaga daya beli masyarakat," ujar Sri Mulyani.
Dia menyebut penguatan dolar AS secara signifikan telah mendorong pelemahan berbagai mata uang negara lain, termasuk nilai tukar rupiah. Dengan langkah-langkah stabilisasi yang ditempuh oleh BI, depresiasi nilai tukar rupiah dinilai relatif lebih baik, yakni 2,34% year-to-date.
Ke depan, langkah stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus diperkuat agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dan mendukung upaya pengendalian imported inflation.
Upaya-upaya lainnya juga akan terus diperkuat untuk meningkatkan mekanisme pasar dalam manajemen likuiditas institusi keuangan domestik dan menarik masuknya aliran portofolio asing dari luar negeri.
KSSK pun akan meningkatkan dan memperluas koordinasi dalam mengimplementasikan instrumen penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) 36/2023.
"Penguatan harmonisasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan terus dilakukan untuk memperkuat efektivitas bauran kebijakan makro, baik dalam menjaga stabilitas sistem keuangan maupun akselerasi pertumbuhan ekonomi," tutur Sri Mulyani.
Terkait dengan kinerja APBN, menteri keuangan menyebut keseimbangan primer hingga September 2023 masih terjaga baik dengan surplus Rp389,7 triliun. Selain itu, pemerintah juga surplus anggaran senilai Rp67,7 triliun atau 0,32% PDB. (rig)