BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Kemampuan pemerintah daerah (pemda) untuk merealisasikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) masih belum optimal. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (6/10/2023).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemda perlu untuk terus meningkatkan local taxing power. Salah satu strateginya melalui pemanfaatan berbagai teknologi digital untuk memperluas basis PDRD.
"Kita melihat bahwa pajak daerah dan retribusi daerah collection rate-nya baru 60%. Ini artinya administrasi perpajakan yang modern dan efisien di level daerah akan membantu peningkatan rasio pemungutan pajak di daerah,” kata Sri Mulyani.
Melalui digitalisasi, pemda akan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan memperluas basis pajak dan retribusi daerah tanpa meningkatkan beban pada wajib pajak melalui kenaikan tarif.
Sri Mulyani mengatakan local taxing power diperlukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah dan DPR juga telah mengesahkan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) untuk mendukung penguatan local taxing power.
Mengacu pada DDTC Working Paper bertajuk Mempertimbangkan Reformasi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Subnational Tax Effort, optimalisasi kinerja pajak daerah dapat menurunkan tingkat ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan.
Selain mengenai pajak daerah dan retribusi daerah, masih ada pula ulasan mengenai pemadanan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) orang pribadi. Kemudian, ada pula bahasan tentang keputusan penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0 tahap kelima.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintah telah menerbitkan PP 35/2023 sebagai aturan turunan UU HKPD. Dalam beleid itu diatur mengenai area intervensi penguatan local taxing power melalui kebijakan dan administrasi pajak daerah dan retribusi daerah.
Sri Mulyani memaparkan setidaknya ada 4 dukungan agar pemda menguatkan local taxing power. Pertama, melakukan pertukaran data perpajakan. Kedua, memberikan bimbingan dan supervisi modernisasi administrasi perpajakan di daerah.
Ketiga, meningkatkan kompetensi dan teknikal dari sumber daya manusia perpajakan daerah. Keempat, berkolaborasi memanfaatkan data informasi dan sistem digital. (DDTCNews)
Ditjen Pajak (DJP) mencatat sekitar 58,7 juta NIK telah diintegrasikan sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi. Data yang telah dipadankan tersebut setara 82,34% dari 71,3 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
"Masih ada sekitar 17%-18% yang diharapkan sampai dengan akhir tahun ini bisa dipadankan seluruhnya," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti. (DDTCNews)
Keputusan Dirjen Bea dan Cukai No. KEP-138/BC/2023 menyatakan CEISA 4.0 diterapkan secara mandatory di 49 kantor pelayanan utama bea dan cukai (KPUBC) dan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai (KPPBC).
"Untuk memberikan kepastian hukum dalam mengimplementasikan CEISA 4.0, diperlukan ketentuan yang menetapkan mengenai penerapan secara penuh (mandatory) CEISA 4.0," bunyi salah satu pertimbangan KEP-138/BC/2023. Simak ‘DJBC Terapkan CEISA 4.0 Secara Penuh di 49 Kantor Bea Cukai Ini’. (DDTCNews)
Sekretariat Pengadilan Pajak melakukan pemeliharaan e-tax court. Aplikasi tersebut tidak dapat diakses untuk sementara waktu mulai hari ini, Jumat (6/10/2023). Dalam pengumumannya, Sekretariat Pengadilan Pajak menyatakan akan ada laman khusus alternatif bagi para pengguna layanan.
"Dalam hal pemeliharaan lebih dari 12 jam, akan disediakan laman khusus sebagai alternatif bagi para pengguna layanan," tulis Sekretariat Pengadilan Pajak dalam pengumumannya.
Sekretariat menambahkan pengguna layanan dapat menghubungi e-tax court support melalui nomor WhatsApp 0812-1100-7510 apabila mengalami kendala ketika mengakses aplikai tersebut. Simak ‘Ada Pemeliharaan, e-Tax Court Tak Bisa Dipakai Sementara Mulai Besok’. (DDTCNews)
DJP Online masih belum mendukung adanya login yang dilakukan dengan menggunakan NIK istri. Dalam konteks satu kesatuan ekonomi (family tax unit), NPWP istri dan suami digabungkan. DJP mengatakan kartu NPWP saat ini tidak mencantumkan NIK/NPWP istri karena sistemnya memang belum disiapkan atau tidak mendukung.
“Untuk saat ini (DJP Online) belum mendukung login menggunakan NIK istri. Di sistem DJP nanti (sistem informasi administrasi perpajakan (SIAP)), seorang istri dapat melakukan pendaftaran nonwajib pajak (register only) sehingga bisa login ke portal wajib pajak pada SIAP,” tulis DJP. (DDTCNews)
Proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan diputuskan pada Desember 2023 atau Januari 2024. Keputusan dimulainya proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD tersebut disampaikan dalam pertemuan OECD Council.
"Kami memohon tanggapan dari pihak OECD terhadap posisi negara anggota OECD secara umum atas intensi Indonesia serta perkembangan proses aksesi Indonesia," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Agus menuturkan pemerintah akan membentuk komite nasional yang bertugas untuk mengidentifikasi policy gap, sektor, dan isu yang dapat diselesaikan secara cepat sebagai persiapan menjadi anggota OECD.
Pemerintah menargetkan Indonesia bisa menjadi anggota OECD dalam waktu 4 tahun atau lebih cepat dari negara-negara lain yang membutuhkan waktu 7 tahun. (DDTCNews/Kontan) (kaw)
