Pemda Punya Wewenang Atur Threshold Pajak atas Makanan dan Minuman

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kabupaten/kota memiliki diskresi untuk menetapkan batas omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan minuman.

Bila omzet pelaku usaha restoran atau jasa boga tidak melebihi batasan yang ditetapkan dalam peraturan daerah (perda), makanan dan minuman yang dijual oleh pelaku usaha dimaksud dikecualikan dari objek PBJT.

"Yang dikecualikan dari objek PBJT ... adalah penyerahan makanan dan/atau minuman dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam perda," bunyi Pasal 51 ayat (2) huruf a UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), dikutip Selasa (18/7/2023).

Merujuk pada Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dirilis oleh Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), batas omzet makanan dan minuman perlu ditentukan secara wajar guna mendukung kemudahan berusaha dan melindungi keberlangsungan UMKM.

Secara umum, PBJT makanan dan restoran bakal dikenakan terhadap penjualan dan penyerahan makanan dan minuman oleh restoran atau penyedia jasa boga yang memenuhi kriteria dalam UU HKPD.

Restoran yang dimaksud paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan ataupun minuman berupa meja, kursi, ataupun peralatan makan dan minum.

Adapun penyedia jasa boga yang dimaksud adalah yang melakukan proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi proses pembuatan dan penyimpanan; dan penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

PBJT makanan dan minuman harus sudah mulai dipungut oleh pemkab/pemkot berdasarkan perda yang telah disesuaikan dengan UU HKPD paling lambat pada 5 Januari 2024. Adapun tarif PBJT makanan dan minuman adalah sebesar 10%. (sap)