PPh Final UMKM Disetor Mulai Bulan yang Omzetnya Melebihi Rp500 Juta

JAKARTA, DDTCNews - Sesuai PP 55/2022, wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai PPh final atas bagian peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam 1 tahun pajak. 

Sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur, PPh final bagi pelaku UMKM sebesar 0,5% baru mulai dibayarkan pada bulan saat omzetnya sudah melampaui Rp500 juta. Sementara itu, dasar pengenaan pajak (DPP)-nya dihitung dari selisih omzet yang diterima kemudian dikurangi Rp500 juta. 

"Apabila memang omzet baru melebihi Rp500 juta mulai masa Juni, pembayaran PPh finalnya dilakukan mulai masa pajak Juni dan seterusnya, bukan dari masa pajak Januari," tulis contact center Ditjen Pajak (DJP) menjawab pertanyaan netizen, Selasa (11/7/2023). 

Sederhananya, apabila wajib pajak orang pribadi belum memiliki penghasilan mencapai Rp500 juta maka belum ada kewajiban menyetorkan PPh final UMKM 0,5%. Kewajiban pembayaran pajak final hanya apabila penghasilan sudah melebihi Rp500 juta.

Bagian Penjelasan Pasal 60 ayat (5) huruf b PP 55/2022 memberikan contoh penghitungan PPh final terutang wajib pajak orang pribadi UMKM sebagai berikut:

Tuan R merupakan wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar pada Januari 2022. Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan ppH bersifat final berdasarkan ketentuan PP 55/2022.

Penghitungan pajak penghasilan yang harus disetor sendiri oleh Tuan R pada tahun pajak 2022 sebagai berikut:

(sap)