Ada Insentif PPN DTP, Penjualan Mobil Listrik Terus Tumbuh

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengeklaim pemberian insentif berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) mampu meningkatkan penjualan mobil listrik.

Juru bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan penjualan mobil listrik pada April 2023 mencapai 1.345 unit, naik 44% ketimbang Maret 2023 sebanyak 928 unit. Selain PPN DTP, kenaikan penjualan juga didorong program bantuan pemerintah untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) roda empat.

"Pemberian insentif KBLBB, baik berupa PPN DTP maupun program bantuan pembelian oleh pemerintah, diharapkan meningkatkan akses masyarakat untuk memperoleh KBLBB dengan harga terjangkau," katanya, dikutip pada Kamis (11/5/2023).

Febri menuturkan PMK 38/2023 mengatur insentif PPN DTP untuk penyerahan mobil listrik pada April 2023 hingga Desember 2023. Program ini sejalan dengan roadmap percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan mengacu pada Perpres 55/2019.

Insentif PPN DTP diberikan terhadap mobil listrik dan bus listrik dengan kriteria nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tertentu. Model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN ini telah ditetapkan dengan Kepmenperin No. 1641/2023.

Melalui PMK 38/2023, pemerintah mengatur insentif PPN DTP hanya diberikan kepada mobil listrik yang memenuhi kriteria nilai TKDN.

PPN DTP atas penyerahan mobil dan bus listrik yang memenuhi kriteria TKDN minimum 40% akan diberikan sebesar 10% dari harga jual. Dengan ketentuan tersebut, tarif PPN yang ditanggung pembeli mobil dan bus listrik hanya 1%.

Sementara itu, PPN DTP atas penyerahan bus listrik yang memenuhi kriteria TKDN sebesar 20% hingga kurang dari 40%, akan diberikan sebesar 5% dari harga jual. Oleh karena itu, tarif PPN yang ditanggung pembeli mobil dan bus listrik adalah sebesar 6%.

Saat ini, lanjut Febri, terdapat 2 model mobil listrik dengan nilai TKDN yang mencapai kriteria minimal 40%. Menurutnya, Kemenperin juga tengah menunggu hasil sertifikasi TKDN pada 5 model bus listrik yang telah dirakit di Indonesia dengan perkiraan TKDN minimal 20%.

"Kemenperin juga akan memperbarui daftar lampiran Keputusan Menteri itu dengan memasukkan model bus listrik apabila telah memiliki sertifikasi TKDN," ujarnya.

Dia menjelaskan pemberian insentif PPN DTP menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong percepatan terbentuknya ekosistem kendaraan listrik. Pemerintah juga ingin mendorong masyarakat beralih menggunakan kendaraan listrik sehingga dapat menurunkan emisi karbon.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan sepeda motor listrik melalui pemberian bantuan pemerintah. Program tersebut berupa potongan harga senilai Rp7 juta rupiah per unit sepeda motor yang memiliki TKDN minimal 40%, dengan kuota sebesar 200.000 unit pada 2023.

Sejauh ini, terdapat 10 perusahaan dan 18 model kendaraan yang telah mendapatkan sertifikasi TKDN di atas 40% dan telah mendaftar serta proses verifikasi pada sisapira.id. Lalu, sebanyak 7 perusahaan dan 14 model telah ditetapkan untuk menjadi peserta bantuan pembelian oleh pemerintah.

Model sepeda motor listrik tersebut antara lain Agats, Emax (Juara Bike); Zuzu, Tempur (Smoot); PEV30M Polytron (Hartono Isman Teknologi); S9, X5 (Artas Rakata), Alva One ACC-BN A/T (Electra); SCOOD, AERO, VP (Greentech), dan UNITED T1800 A/T, TX3000 A/T, TX1800 A/T (Terang Dunia Internusa).

Febri menegaskan Kemenperin bersama dengan Lembaga Verifikasi Independen (LVI) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik (AISMOLI) akan melakukan pendampingan kepada industri untuk melakukan pendaftaran pada sisapira.id.

"Diharapkan jumlah model dan dealer yang ditetapkan makin bertambah," tuturnya. (rig)