BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Melalui kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot) diminta untuk turut serta melakukan penagihan pajak bersama dengan pemerintah provinsi.
Direktur Dana Transfer Umum (DTU) Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Adriyanto mengatakan dengan adanya opsen, ketidakpatuhan dalam pembayaran PKB dan BBNKB juga akan menimbulkan piutang bagi pemkab/pemkot.
"Bapak dan Ibu [pemkab/pemkot] semua punya tanggung jawab juga. Bapak dan Ibu juga harus ikut menggali potensinya. Mana kendaraan di daerah yang belum bayar PKB, Bapak dan Ibu semua bisa tagih karena itu masuk piutang," ujar Adriyanto, Jumat (5/5/2023).
Adriyanto menerangkan berdasarkan data Jasa Raharja, tercatat ada 40 juta kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan PKB. Menurut Adriyanto, pemprov tidak mungkin melaksanakan penagihan atas seluruh kendaraan tersebut sendiri.
Dengan adanya opsen PKB dan BBNKB, pemprov dapat bekerja sama dengan pemkab/pemkot untuk melakukan pendataan bersama, penagihan bersama, dan melakukan rekonsiliasi penerimaan PKB, BBNKB, beserta opsennya.
"Provinsi harus dibantu oleh pemkab/pemkot. Opsen adalah alat penyatu sinergi kita untuk menggali penerimaan pajak, termasuk dari PKB," ujar Adriyanto.
Dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), tarif opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66%. Dasar pengenaan opsen adalah PKB dan BBNKB, bukan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB).
Nantinya, pembayaran PKB dan opsennya dilakukan secara bersamaan oleh wajib pajak di Samsat. Bank tempat pembayaran pun akan langsung melakukan pemisahan. Dengan demikian, opsen yang menjadi hak pemkab/pemkot akan langsung masuk ke kas kabupaten/kota tanpa perlu masuk ke kas provinsi terlebih dahulu. (sap)
