BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal memastikan revisi beleid kegiatan usaha pertambangan batubara tidak akan berimbas pada pengurangan penerimaan negara dari sektor tersebut. Topik ini menjadi bahasan beberapa media nasional hari ini, Kamis (15/11/2018).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2010 memang akan berimbas pada penyesuaian kewajiban perpajakan kontraktor. Namun, dia memastikan komposisi penerimaan negara tidak akan berkurang.
“Komposisi penerimaan negara harus sama atau lebih besar, nanti komposisinya kita lihat saja,” ujarnya.
Selain itu, beberapa media nasional juga mengangkat masalah rendahnya rasio kolektivitas penerimaan negara yang masih berada di bawah 15%. Otoritas menyebut angka ini tidak ideal karena membuat ruang fiskal terbatas.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Revisi PP No. 23/2010 yang pada gilirannya akan mengharuskan perubahan status dari PKP2B menjadi IUPK memang akan diikuti dengan penurunan tarif PPh badan dari 45% menjadi 25%. Namun, ada beberapa kenaikan pos tarif seperti Dana Hasil Produksi Batubara dari 13,5% menjadi 15% dan tambahan PNBP 10% dari laba bersih.
“Nantinya masih akan ada pajak pertambahan nilai, pajak tidak langsungnya juga akan masuk, serta akan adanya royalti land rent atau pajak bumi dan bangunan,” jelas Sri Mulyani.
Sejalan dengan PP No. 23/2010, pemerintah tengah memperbarui regulasi pajak dan PNBP sektor usaha ini. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rofyanto Kurniawan memperkirakan regulasi baru akan efektif berjalan pada 2019.
“Ya, khusus untuk perusahaan batubara. Kita upayakan 2018 ini selesai peraturannya. Pelaksanaannya mudah-mudahan bisa berjalan di 2019,” katanya.
Rasio pengumpulan penerimaan negara hanya 14,1% dari produk domestik bruto (PDB). Padahal, negara-negara lain seperti China dan Jerman masing-masing mencapai 27% dan 44% PDB. Masyarakat di negara-negara Nordik seperti Finlandia, Swiss, Norwegia, dan Denmark, sambungnya, membayar pajak sampai 70% dari pendapatannya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB), dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2)..Masa penghapusan sanksi administrasi PKB, BBN-KB, dan PBB-P2 akan dilaksanakan mulai hari ini 15 November 2018 hingga jatuh tempo pada 15 Desember 2018.
Peluang Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 5,75% terbuka lebar seiring dengan stabilnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam sebulan berakhir. Bahkan rupiah pada awal November 2018 sempat menguat hingga ke kisaran Rp14.600 per dolar AS.(Amu)
