JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani nota kesepahaman dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya untuk mendukung pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas.
Sri Mulyani mengatakan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) ini menjadi bentuk komitmen dukungan Kementerian Keuangan terhadap pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas melalui BUMN di bawah Kementerian Keuangan.
“MoU diperlukan sebagai payung hukum bagi Kementerian Keuangan dan BUMN Kemenkeu seperti SMI, PII, LPEI, dan SMF untuk menindaklanjuti dukungan terhadap pariwisata,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Jumat (28/9/2018).
Selain melalui belanja negara, Kemenkeu juga mendukung melalui pembiayaan. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut BUMN Kemenkeu siap memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur sektor pariwisata.
Sektor pariwisata, sambungnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor. Dengan demikian, ada akses pembiayaan dari Lembaga Ekspor Impor Indonesia (LPEI) yang bisa digunakan.
Selanjutnya, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) menjadi spesialis pembangunan infrastruktur di berbagai daerah bersama dengan kementerian atau daerah. Asistensi teknis pun bisa diberikan oleh BUMN tersebut.
Adapun, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) mengambil peran dalam menjamin proyek pembangunan infrastruktur dan menyusun risiko agar bisa dikelola. Penjaminan ini membuat banyak pihak swasta mampu berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata.
Selain itu, PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) bisa membantu pembiayaan untuk pembangunan perumahan. Apalagi, perkembangan sektor pariwisata telah mendorong munculnya tempat penginapan yang layak bagi turis domestik dan asing.
“Kita akan menggunakan instrumen ini secara terkoordinasi,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)