BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengadakan sosialisasi aturan Perdirjen Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang Berisi Informasi Keuangan Secara Otomatis. Acara ini medapat perhatian serius pelaku bisnis keuangan karena terdapat kewajiban untuk menyetor data nasabah yang memiliki saldo di atas Rp1 miliar.Â
Mengambil tempat di Gedung Mar`ie Muhammad Kantor Ditjen Pajak, Jakarta, sosialisasi Perdirjen ini berkaitan dengan PMK No 73/2017 tentang Petunjuk Teknis Mangenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak mengatakan dalam pidato pembukanya bahwa pentingnya sosialisasi aturan ini. Pasalnya kurang dari dua minggu lembaga jasa keuangan harus melakukan pendaftaran ke otoritas pajak.
"Mengacu PMK 73, ada batas waktu pendaftaran pada 28 Februari 2018. Jadi ada waktu sekitar dua minggu," katanya, Rabu (14/2).
Sebagai tindak lanjut, sosialisasi tidak akan berhenti pada tingkat nasional. Selanjutnya, akan ada sosialisasi lanjutan di masing-masing wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Sementara itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Puspita Wulandari mengatakan masyarakat tidak perlu risau dengan kewenangan baru Ditjen Pajak ini. Pasalnya, ada aturan main dalam mengintip data nasabah.
"Jadi enggak usah takut, enggak usah ragu apalagi untuk wajib pajak yang patuh. Ditjen Pajak harus punya data yang kuat jadi tidak ujug-ujug," ungkapnya.
Puspita menyebutkan kebijakan ini untuk mendistribusikan keadilan dalam urusan perpajakan. Ujungnya ialah membuat Indonesia lebih baik dalam urusan transparansi terutama dalam kewajiban pajak.
"Jadi jangan ada dusta di antara kita. Ditjen Pajak dan Bea Cukai tidak bisa kerja sendiri untuk memenuhi target. Jadi perlu mendorong kepatuhan warga negara dalam perpajakan," tutupnya. (Amu)
