BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan akan mengawal fungsi pelayanan dan pengawasan Pusat Logistik Berikat (PLB) yang sedang berkembang saat ini. Pemerintah ingin perkembangan PLB yang diawasi oleh Ditjen Bea Cukai bisa berkontribusi terhadap penerimaan negara.
Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati mengatakan pengamanan tersebut dalam rangka menjamin pelaksanaan peraturan demi mencapai keamanan untuk pemanfaatan keuangan negara. Menurutnya pengawasan itu juga untuk meningkatkan efektivitas perekonomian nasional.
“Kami sangat peduli dengan PLB sebagai program pemerintah yang sedang berkembang saat ini. Kami akan mengawasi agar berjalan dengan baik, comply dengan peraturan dan menjamin keuangan negara dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif untuk menjalankan perekonomian negara,” ujarnya di Warehouse PT CKB, Senin (9/10).
Meski PLB merupakan peluang bisnis baru di bidang logistik, Sumiyati ingin lebih memerhatikan keaman hak keuangan negara karena barang yang ditimbun di PLB belum dikenakan pungutan Impor. Dia meminta petugas Ditjen Bea Cukai dan pengusaha PLB bisa mengikuti aturan yang berlaku.
Sumiyati berharap keberadaan PLB bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan negara. “Pengusaha PLB juga harus bisa konsisten menjaga validitas data atau dokumen yang terkait dengan proses bisnis PLB,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kanwil Ditjen Bea Cukai Jakarta Oentarto Wibowo mengakui perbaikan dari berbagai sisi perlu dilakukan dalam menghadapi perkembangan PLB yang sangat pesat. Oentarto pun mengungkapkan setidaknya sudah ada 40 PLB tersebar di Indonesia hingga saat ini.
“Ditjen Bea Cukai harus siap dari sisi aturan, update IT dan peningkatan kemampuan SDM yang terlibat langsung, khususnya dalam pelayanan dan pengawasan PLB. Selain itu penting juga untuk meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait,” tutur Oentarto.
Oentarto mengharapkan sinergi antar institusi terkait untuk semakin memperkuat perkembangan PLB dan keberadaan PLB tersebut dapat memberikan imbal balik positif yang signifikan terhadap perekonomian nasional dari sektor penerimaan negara.
