BERITA TERKINI
ZAGREB, DDTCNews – Pemerintah Kroasia baru-baru ini mengumumkan untuk mereformasi sistem pajak. Tujuannya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, mengendalikan pengeluaran dan diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun individu Kroasia pada umumnya.
Analis Ekonomi Velimir Sonje mengatakan agenda reformasi telah masuk dalam pembahasan parlemen Kroasia sejak Selasa (15/11) dan dimulai dengan rencana penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan maupun orang pribadi.
“Reformasi pajak ini akan positif, karena akan mengurangi beban pajak. Tidak ada yang akan dirugikan,” ucapnya.
Seperti dilansir dari balkaninsight.com, saat ini orang pribadi atau individu yang memiliki penghasilan €300-1.750 (Rp569.799 sampai Rp3,3 juta) per bulan dikenakan tarif PPh 25%.
Nantinya penghasilan di bawah €2.325 (Rp4,4 juta) per bulan akan dikenakan tarif PPh yang lebih rendah yaitu 24%. Sementara, untuk penghasilan di atas €2.325 per bulan akan dikenakan tarif PPh 36%, menggantikan tarif yang 40%.
Selain itu, reformasi ini juga akan mengubah ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) menjadi €345-505 per bulannya. Sebagai informasi, rata-rata gaji yang diterima seorang individu saat ini di Kroasia adalah €755 (Rp1,4 juta) per bulan.
Tidak hanya orang pribadi, usulan juga diajukan untuk menurunkan tarif PPh Badan. Untuk perusahaan besar, tarif PPh akan diturunkan dari 20% menjadi 18%. Untuk perusahaan kecil dan menengah dengan keuntungan yang tidak lebih dari €400.000 (Rp759,7 juta) dalam setahun, tarifnya menjadi 12% saja.
Di lain sisi, pemerintah berencana akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Pengusaha atau pengelola jasa di bar, kafe, dan restoran akan dikenakan PPN dengan tarif yang sebelumnya 13% menjadi 25%.
