LOS ANGELES, DDTCNews - Dewan pengawas Los Angeles (LA) berencana mengajukan pengenaan pajak atas produksi mariyuana pada pemungutan suara November mendatang. Nantinya penerimaan pajak mariyuana ini digunakan untuk membantu pemerintah dalam membiayai pembangunan rumah bagi para tuna wisma.
Salah satu dewan pengawas Mark Ridley Thomas menyampaikan, perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan mariyuana dan produk-produk sejenisnya akan dikenakan tarif pajak 10% dari penghasilan kotornya.
“Tarif ini akan berlaku untuk keperluan medis yang menggunakan mariyuana dalam pengobatan dan juga industri mariyuana yang tujuannya hanya untuk hiburan semata,” jelasnya.
Dinas layanan perumahan LA mencatat sekitar 47 ribu orang kehilangan tempat tinggalnya, sehingga untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah berencana untuk menganggarkan biaya US$100 juta untuk pembangunan rumah bagi para tuna wisma.
Sebelumnya, dewan pengawas telah mengajukan beberapa opsi untuk menambah jumlah penerimaan, salah satunya dengan mengejar pajak penghasilan dari orang-orang kaya. Namun opsi tersebut tidak mendapat dukungan dari para dewan pengawas.
“Analis LA memperkirakan akan membutuhkan dua pertiga dari suara mayoritas untuk menyukseskan terlaksananya rencana pengenaan pajak atas produksi mariyuana,” tambahnya.
Dewan pengawas menargetkan akan memperoleh penghasilan hingga US$130 juta atau Rp1,7 triliun dalam setahun atas pajak mariyuana, namun secara optimis dewan pengawas meyakini sedikitnya akan meraih US$13 juta atau 10%nya yang berasal dari industri medis, sedangkan sisanya tergantung dari seberapa banyak penjual ilegal yang ingin melegalkan usahanya.
Selain untuk membangun rumah bagi para tuna wisma, seperti dilansir latimes.com, sebagian pendapatan yang diterima dari pajak mariyuana ini juga akan disalurkan untuk membiayai layanan kesehatan mental dan perawatan penyalahgunaan zat-zat berbahaya.
Diperkirakan pengenaan pajak atas produksi mariyuana baru bisa efektif berlaku pada 2018, karena secara legal izin untuk menjual mariyuana baru diperbolehkan minimal pada 1 Januari 2018. (Amu)