Pajak Royalti Tambang Diprotes

LUSAKA, DDTCNews — Kebijakan pajak royalti pertambangan berdasarkan rentang harga baru yang sebelumnya menuai protes, lantaran Pemerintah dianggap terlalu mementingkan upaya peningkatan penerimaan  dibandingkan mendiskusikannya dengan stakeholder, kini mulai mendapatkan dukungan.

Ketua Asosiasi Pertambangan Zambia, Nathan Chisimba buka suara soal pernyataan organisasi sosial masyarakat sipil setempat yang menentang dan mengganggap kebijakan tersebut tidak akan mampu meningkatkan penerimaan di tengah lonjakan harga komoditas saat ini.

“Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan penerimaan pajak pertambangan dengan investasi pertambangan, karena investasi pertambangan adalah sumber utama penghasil penerimaan pajak,” tutur Chisimba, (20/5).

Chisimba menambahkan pajak royalti mineral dikenakan atas produksi, bukan ditujukan meningkatkan penerimaan negara di saat harga komoditas melonjak, dimana saat itu negara akan diuntungkan karena mengenakan tarif pajak sebesar 30% atas laba perusahaan.

“Harus seimbang antara satu dengan yang lain, kelanjutan industri berkembang di masa depan tetap harus dipikirkan,” tambah Chisimba. Sejumlah pihak berusaha menegosiasikan struktur rentang harga yang dijadikan dasar penentuan tarif pajak, dengan maksud mengurangi beban pajak di tengah kelesuan ekonomi.

Zambia membagi pajak royalti tambang menjadi beberapa kategori, tarif yang diberlakukan berkisar 4% sampai dengan 6% tergantung harga hasil tambang.Tarif pajak royalti sebesar 4% jika harga hasil tambang kurang dari US$4.500 per metric ton, 5% di antara US$4.500 dan US$6.000, dan 6% jika lebih dari US$6.000.

Pemerintah Zambia, seperti dilansir tax-news.com, menyatakan kebijakan ini diperlukan untuk terus mendorong kegiatan perusahaan pertambangan yang sudah ada, dan mencegah berhentinya aktivitas perusahaan, termasuk penghentian kerja. (Bsi)