Ilustrasi.
AMSTERDAM, DDTCNews – Dewan Perwakilan Rakyat Belanda (Tweede Kamer der Staten-Generaal) menyetujui usulan APBN 2022, termasuk perubahan beberapa kebijakan pajak yang terkait dengan perusahaan multinasional.
DPR menyetujui usulan APBN 2022 dari Pemerintah Belanda setelah dilakukan voting oleh para anggota DPR. Dalam APBN 2022 tersebut, setidaknya beberapa kebijakan pajak diubah dalam rangka pencegahan praktik penghindaran pajak.
“Kebijakan pajak tahun 2022 diarahkan untuk mencegah praktik penghindaran pajak dan pajak berganda yang dikenakan kepada masyarakat,” sebut pemerintah seperti dilansir MNETax pada Minggu (28/11/2021).
Pertama, tarif pajak penghasilan badan akan dinaikkan dari 25% menjadi 25,8%. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak untuk negara sekaligus penyesuaian dengan tarif di negara lain.
Kedua, pengurangan tarif bunga di bawah ketentuan tarif bunga sebagaimana diatur dalam Petunjuk Penghindaran Pajak Uni Eropa I, dari 30% menjadi 20%. Ketiga, memperjelas dan memperkuat ketentuan antipenghindaran pajak.
Selain itu, pemerintah juga memperjelas dan memperkuat ketentuan mengatasi pengenaan pajak berganda. Langkah tersebut diimplementasikan dengan menyesuaikan terhadap EU Anti-Tax Avoidance Directive II.
Pemerintah juga mengatur kebijakan pajak lainnya pada tahun depan seperti ketentuan transfer pricing, anti-hybrid, dan lain sebagainya. Adapun persetujuan DPR tersebut akan mempermudah rencana kebijakan anggaran pemerintah pada tahun depan.
Sekalipun demikian, perlu persetujuan senat atas rencana anggaran 2022 tersebut. Namun, secara undang-undang, Senat tidak dapat mengubah rencana anggaran 2022 yang sudah diusulkan dan disetujui DPR tersebut. (rizki/rig)