BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews - Komite Keuangan DPR mengusulkan Pemerintah Filipina untuk memberikan insentif berupa diskon atau pengurangan cukai atas bahan bakar minyak (BBM) selama 6 bulan mengingat harga minyak dunia terus meningkat.
Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Joey Salceda mengatakan kenaikan harga BBM memberatkan masyarakat. Terlebih, dampaknya cukup besar dalam memengaruhi harga berbagai barang dan jasa. Untuk itu, keringanan cukai dapat menahan beban BBM naik terlalu tinggi.
"Ini cara tercepat untuk melakukan pertolongan [kepada masyarakat]," katanya, Selasa (2/11/2021).
Salceda menuturkan RUU DPR No. 10438 yang memuat usulan diskon cukai mulai 1 Desember 2021 hingga 1 Juni 2022. Pada bensin, ia mengusulkan pengurangan cukai dari P3 atau Rp847 per liter dari P10 atau Rp2.824 hingga P7 atau Rp1.977.
Untuk solar dan minyak tanah, lanjutnya, diskon cukai yang diberikan sekitar P5 sampai dengan P6 per liter. Menurutnya, solar dan minyak tanah idealnya dibebaskan dari cukai karena menjadi bahan bakar transportasi publik dan kebutuhan rumah tangga miskin.
Dalam dua bulan terakhir ini, kenaikan harga minyak memang tak hanya berdampak terhadap sektor transportasi, tetapi juga industri lain yang bergantung pada BBM. Kondisi tersebut berpotensi pada akhirnya mengganggu upaya pemulihan ekonomi dan stabilisasi harga.
Jika usulan tersebut diwujudkan, Salceda menyebutkan penerimaan negara yang hilang bisa mencapai sekitar P55,04 miliar, terdiri atas P36,42 miliar dari solar, P18,28 miliar dari bensin, dan P340 juta dari minyak tanah.
"Kerugian tersebut sebagian akan dikompensasi dengan kenaikan pemungutan PPN karena kenaikan harga. Alhasil, penerimaan bersih yang hilang bersih akan menjadi sekitar P36,03 miliar (Rp10,17 triliun)," ujarnya seperti dilansir cnnphilippines.com.
Kementerian Keuangan sebelumnya menyatakan penerimaan negara yang hilang mencapai P131,4 miliar pada 2022 jika insentif terhadap cukai BBM berlaku selama 1 tahun. Meski begitu, penerimaan yang hilang tersebut juga dikhawatirkan mengganggu upaya pemulihan ekonomi. (rig)
