BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews – Otoritas pajak Filipina tengah menyiapkan formulasi pemajakan atas bisnis digital di negara tersebut. Sama seperti negara lain, pemerintahan Duterte juga berusaha mencari pundi penerimaan baru di tengah situasi pandemi.
Dilansir dari pernyataan yang dirilis oleh Kementrian Keuangan Filipina, pemerintah bakal membentuk Biro Perdagangan Elektronik yang bertugas mencatat dan mengawasi transaksi penjualan barang dan jasa online. Unit baru ini akan bekerja di bawah Bureau of Internal Revenue (BIR).
“Kita harus mengejar ketertinggalan ini,” ungkap Menteri Keuangan Carlon Dominguez III dalam philstar.com dikutip Jum’at (29/10/2021).
Komisioner BIR Caesar Dulay menambahkan, Kemenkeu telah menghubungi Divisi Investigasi Nasional untuk mewujudkan Badan Perdagangan Elektronik. Tidak hanya itu, Filipina juga berkonsultasi dengan Korea dan Rusia untuk mendapat masukan terkait pajak digital.
Sebuah survei terbaru dari Amazon mengungkapkan persentase penjual online di Filipina mencapai 70% dari total pemain sektor ini. Ini merupakan angka tertinggi di Asia Tenggara. Meskipun e-commerce masih tergolong baru di Filipina, industri ini banyak menarik perhatian karena kondisi pandemi.
Kebanyakan dari mereka pun pada awalnya merupakan toko biasa. Sayangnya, mereka terpaksa tutup karena keadaan dan berubah menjadi toko online.
Menanggapi hal ini, Kemenkeu telah meminta pada seluruh penjual online untuk membayar pajak penjualan dan pajak penghasilan (PPh) sejak tahun kemarin. Sektor pajak ini sendiri memberikan kontribusi hingga 80% dari total penerimaan pajak tahunan.
Selain para penjual online, influencer atau para pembuat konten di media sosial juga turut disoroti. Kemenkeu mengaku bahwa saat ini mereka sedang memeriksa 250 tokoh influencer terutama dari sisi kewajiban pajak mereka. (sap)
