Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews – DPR meminta Pemerintah Filipina menyiapkan fasilitas keringanan pajak untuk para sineas lokal melalui amendemen Republic Act No. 7160 atau the Local Government Code of 1991.
Ketua Komite Industri Kreatif dan Seni DPR Christopher de Venecia mengatakan pemberian insentif akan mendukung pemulihan industri perfilman. Apalagi, bioskop telah kembali dibuka dan sineas lokal makin membutuhkan stimulus untuk kembali berproduksi dan memasok film lokal.
"Insentif atau keringanan pajak untuk sineas lokal akan membantu mereka bangkit kembali sehingga dapat membuat lebih banyak film dan mempekerjakan kembali aktor dan kru," katanya, dikutip pada Jumat (15/10/2021).
De Venecia menuturkan usulan DPR telah diajukan sejak Januari lalu untuk mengubah Republic Act No. 7160 atau the Local Government Code of 1991. Usulan tersebut sudah disetujui komite DPR, tetapi belum mencapai persetujuan di paripurna.
Dia menilai industri kreatif dan seni pertunjukan membutuhkan insentif agar dapat pulih dari tekanan pandemi Covid-19. Khusus pada industri film, ia memperkirakan insentif yang dibutuhkan antara lain penangguhan pemungutan pajak selama 2 tahun.
Pajak, sambungnya, menjadi salah satu hal yang bisa mengurangi pendapatan sehingga memengaruhi kemampuan mereka dalam memproduksi film lokal. Adapun selama pandemi, kegiatan produksi film lokal hampir seluruhnya terhenti.
Selain itu, De Venecia juga meminta otoritas pajak dan unit pemerintah daerah untuk penangguhan pengenaan pajak pada film lokal selama 12 bulan. Hal ini dinilai perlu dilakukan agar industri dapat pulih terlebih dahulu.
Menurutnya, industri film telah mempekerjakan sekitar 760.000 pekerja serta berkontribusi tidak kurang dari P100 miliar per tahun pada perekonomian nasional dan daerah. Meski demikian, setoran pajak hiburan atas kegiatan pemutaran film juga tidak terlalu signifikan.
"Pemungutan pajak hiburan di Filipina menyumbang kurang dari 1% dari pendapatan pemda selama setahun," ujarnya seperti dilansir newsinfo.inquirer.net. (rig)