BERITA TERKINI
(Ilustrasi) Sejumlah prajurit Batalyon Intai Amfibi (Yontaifib) Korps Marinir TNI AL menembak reaksi dengan senjata laras panjang saat latihan di Lapangan Tembak, Ksatrian Marinir Hartono Bhumi Marinir, Cilandak, Jakarta, Kamis (12/8/2021). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.
BRUSSELS, DDTCNews - Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengusulkan adanya insentif pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mengembangkan industri pertahanan.
Von der leyen mengungkapkan blok euro perlu menggunakan kebijakan fiskal untuk meningkatkan kemandirian dalam penyediaan sistem pertahanan dan persenjataan. Kendati begitu, insentif PPN hanya berlaku pada pasar tunggal Eropa.
"Perlu penghapusan PPN untuk senjata yang dikembangkan dan dijual kepada sesama negara anggota Uni Eropa," katanya dikutip pada Kamis (16/9/2021).
Dia menyatakan Uni Eropa membutuhkan konsolidasi pada sistem pertahanan militer. Hal ini penting untuk melengkapi kekuatan lunak tradisional Uni Eropa sebagai blok perdagangan terbesar di dunia.
Selain itu, Uni Eropa perlu membentuk gugus tugas bersama untuk meningkatkan koordinasi antarnegara dalam bidang intelijen. Aspek tersebut akan bermanfaat sebagai mekanisme pertahanan dari serangan yang datang secara digital.
"Eropa dapat dan jelas mampu untuk berbuat lebih banyak dengan kemampuan sendiri," ungkapnya.
Von der Leyen menambahkan Uni Eropa menghadapi tantangan besar dalam urusan kemandirian dalam bidang digital. Blok euro hingga saat ini kekurangan stok bahan semikonduktor sebagai infrastruktur utama pada era ekonomi digital.
"Masalah yang dihadapi adalah kemandirian digital menyusul kekurangan pasokan semikonduktor. Ini menunjukkan risiko ekonomi yang mengandalkan pasokan dari Asia dan AS," imbuhnya seperti dilansir independent.ie. (sap)
