Masih Pandemi, Kenaikan Tarif Cukai Minuman Berpemanis Ditunda

BANGKOK, DDTCNews – Direktorat Cukai Kementerian Keuangan Thailand mempertimbangkan untuk menunda kenaikan tarif cukai pada minuman berpemanis demi meringankan beban pelaku usaha di tengah pandemi Covid-19.

Dirjen Cukai Lavaron Sangsnit mengatakan peta jalan cukai minuman berpemanis menyebut tarif cukai itu seharusnya dinaikkan pada 1 Oktober 2021. Namun, kenaikan tarif tersebut tampaknya akan ditunda untuk mengurangi beban tekanan produsen minuman berpemanis.

"Kenaikan tarif cukai minuman manis yang cukup besar dapat memengaruhi operator bisnis yang menderita akibat krisis Covid-19," katanya, dikutip Senin (1/3/2021).

Lavaron menjelaskan cukai minuman berpemanis telah berlaku sejak 2017, dan direncanakan naik dalam empat fase yaitu 16 September 2017—30 September 2019, 1 Oktober 2019—30 September 2021, 1 Oktober 2021—30 September 2023, dan mulai 1 Oktober 2023.

Menurutnya, kenaikan tarif cukai secara bertahap tersebut untuk membantu pengusaha menyesuaikan rencana bisnisnya. Beberapa produk minuman bermanis yang dikenakan cukai antara lain minuman ringan berkarbonasi, minuman energi dan elektrolit, jus buah dan sayur, serta zat pemanis.

Pungutan cukai untuk minuman manis saat ini dibatasi sampai dengan 20%. Makin tinggi kandungan gula makin besar nilai cukai yang dipungut. Minuman berpemanis dengan kandungan gula di bawah 6 gram tidak dikenakan cukai.

Tarif cukai pada minuman berpemanis dengan kandungan gula 14-18 gram per 100 mililiter saat ini dipatok 3 baht atau Rp1.400 per liter. Tarif cukai akan naik menjadi 5 baht atau Rp2.350 mulai 1 Oktober 2021 jika implementasi fase ketiga tidak ditangguhkan.

Selain menaikkan tarif cukai pada minuman berpemanis, Direktorat Cukai juga mengkaji penundaan pengenaan cukai pada makanan asin. Penundaan pengenaan cukai dilakukan untuk mengurangi beban pelaku usaha dan konsumen.

"Direktorat lebih memilih untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan cukai dalam pemenuhan target penerimaan sebesar 550 miliar baht [Rp258,8 triliun] pada 2021," ujar Lavaron seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)