BERITA TERKINI
BUDAPEST, DDTCNews - Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengumumkan paket insentif pajak untuk meningkatkan iklim investasi di negaranya.
Orban menyusun paket insentif pajak tersebut usai bertemu dengan Kamar Dagang dan Industri Hongaria (HCCI). Dia memperkirakan paket berisi 11 jenis insentif pajak ini bernilai HUF80–HUF90 miliar atau sekitar Rp4–Rp4,5 triliun.
"Kami akan mengurangi beban pajak bagi para pengusaha dan memangkas birokrasi yang mereka hadapi," katanya, dikutip pada Selasa (18/11/2025).
Orban mengatakan pemerintah dalam mendukung keberlangsungan usaha telah meluncurkan insentif berupa pinjaman bersubsidi untuk pelaku usaha dengan suku bunga tetap 3%. Tak berhenti di situ, pemerintah kini memberikan 11 jenis insentif untuk mengakselerasi pemulihan usaha di Hungaria.
Insentif pajak yang disepakati oleh Orban dan HCCI yakni, pertama, peningkatan secara bertahap ambang batas (threshold) pengusaha kena pajak (PKP). Threshold PKP akan naik menjadi HUF20 juta pada 2026, kemudian HUF22 juta pada 2027, dan HUF24 juta pada 2028.
"Angka-angka ini terus meningkat, dan ini merupakan kabar baik," ujarnya.
Kedua, tunjangan biaya yang lebih tinggi. Rasio biaya yang dapat dikurangkan secara umum untuk wajib pajak akan meningkat menjadi 45% pada 2026 dan 50% pada 2027.
Ketiga, tarif pajak kontribusi sosial yang lebih rendah untuk pemilik usaha tunggal penuh waktu. Menurut perkiraan pemerintah, kebijakan ini akan mengurangi beban pajak bulanan bagi sekitar 140.000 pengusaha.
Keempat, perluasan kelayakan pajak usaha kecil. Orban mengatakan perubahan ini akan memungkinkan 4.000–5.000 usaha masuk ke rezim pajak preferensial.
Kelima, tunjangan pajak sebesar HUF100 juta untuk remediasi lingkungan dan investasi hijau. "Singkatnya, jika seseorang melakukan investasi di lahan bekas industri dan harus mengurangi dampak lingkungan atau memperbaiki kerusakan sebelumnya, mereka dapat mengurangkan biaya tersebut dari pajak mereka," kata Orban.
Keenam, insentif pajak untuk memodernisasi infrastruktur energi. Pemasok energi besar akan menjadi penerima manfaat pajak sehingga dapat mendorong investasi dalam memodernisasi jaringan mereka.
Ketujuh, penyesuaian threshold pajak ritel yang lebih tinggi. Penyesuaian threshold ini akan meringankan beban pajak pada sekitar 3.500 usaha ritel.
Kedelapan, penundaan kenaikan cukai bahan bakar yang direncanakan selama 6 bulan. Orban mengakui menyepakati usulan kebijakan ini dengan berat hati lantaran pada prinsipnya pajak akan naik seiring dengan inflasi setiap 1 Januari.
Penundaan kenaikan cukai diproyeksi menghilangkan penerimaan negara sekitar HUF20 miliar.
Kesembilan, pengurangan beban administratif bagi perusahaan. Threshold pembayaran PPh badan di muka akan naik dari HUF5 juta menjadi HUF20 juta sehingga menguntungkan sekitar 20.000 perusahaan.
Kesepuluh, penetapan threshold yang lebih tinggi bagi usaha mikro yang ingin menggunakan pelaporan sederhana, dari semula HUF150 juta menjadi HUF180 juta. Kebijakan ini akan memungkinkan sekitar 10.000 usaha memilih administrasi yang lebih sederhana dan cepat.
Kesebelas, registrasi otomatis dan pengurangan frekuensi pelaporan untuk 80.000 pemilik usaha tunggal. National Tax and Customs Administration (NAV) akan mendaftarkan para pengusaha ini secara otomatis serta mengurangi frekuensi pelaporan jaminan sosial dan iuran menjadi setiap 3 bulan.
Dilansir hungarianconservative.com, Orban menyebut potensi penerimaan yang hilang karena paket insentif senilai HUF80 hingga HUF90 miliar ini akan ditutup oleh pajak dari sektor perbankan. (dik)
