MANILA, DDTCNews - The Bureau of Internal Revenue (BIR) Filipina mulai melakukan audit pajak terhadap perusahaan kontraktor yang terlibat dalam proyek pengendali banjir bermasalah.
Komisioner BIR Romeo Lumagui Jr mengatakan audit ini merupakan tindak lanjut dari investigasi atas penipuan pajak yang telah diidentifikasi sebelumnya. Petugas BIR akan memantau ketat dan memeriksa perusahaan kontraktor terkait.
"BIR akan investigasi secara paralel terhadap kontraktor yang terlibat dalam proyek pengendali banjir yang bermasalah. Kami akan mendukung upaya presiden dengan mengaudit SPT dan pembayaran pajak entitas-entitas ini," katanya, dikutip pada Kamis (28/8/2025).
Lumagui menegaskan apabila petugas mendapati ada perusahaan kontraktor yang kurang bayar pajak atau bahkan menghindari pajak maka BIR tidak akan menerbitkan surat keterangan fiskal atau tax clearance kepada mereka.
Tidak hanya itu, sambungnya, pemerintah juga akan mencoret nama perusahaan kontraktor tersebut dari daftar vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah apabila kontraktor terlibat tindak kejahatan pajak.
"Kontraktor tersebut akan didiskualifikasi dari daftar partisipasi dalam pengadaan pemerintah di masa mendatang, dan penyelesaian akhir kontrak di masa pemerintah saat ini akan ditangguhkan," tuturnya.
Di Filipina, kontraktor pemerintah wajib mendapatkan surat keterangan pajak terbaru dari BIR sebelum penyelesaian akhir kontrak pemerintah apa pun.
Surat keterangan fiskal tersebut harus menyatakan kontraktor tidak memiliki utang pajak dan telah melaporkan serta membayar semua pajak yang berlaku dengan semestinya. Jika gagal menyampaikan surat tersebut maka terjadi penangguhan penyelesaian akhir kontrak dengan pemerintah.
"BIR akan memastikan bahwa semua kontraktor di negara ini membayar pajak yang benar," ujar Lumagui.
Dia menambahkan BIR mendapatkan laporan mengenai proyek pengendalian banjir yang gaib. Dikabarkan proyek itu dibiayai penuh oleh pemerintah dan dilaporkan telah selesai. Namun, setelah diverifikasi, ternyata proyek pengendalian banjir itu tidak pernah benar-benar dibangun.
Setelah menerima sertifikasi resmi dari instansi pemerintah terkait yang mengonfirmasi tidak adanya proyek tersebut, dia menegaskan BIR akan mengeluarkan penilaian pajak terhadap kontraktor yang terlibat.
"Jika BIR, melalui sertifikasi atau pengesahan dari instansi pemerintah terkait, mengonfirmasi bahwa suatu proyek pengendalian banjir merupakan proyek bayangan, kami akan menolak semua klaim biaya dan pengeluaran terkait," katanya seperti dilansir pna.gov.ph. (rig)