BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BUENOS AIRES, DDTCNews – Pemerintah Argentina akan mengembalikan pungutan atau restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mendorong daya beli masyarakat.
Menteri Ekonomi sekaligus calon presiden Sergio Massa mengatakan restitusi PPN diberikan atas pembelanjaan sejumlah produk makanan pokok termasuk buah, sayur, dan daging. Restitusi PPN ini berlaku untuk beberapa kelompok masyarakat.
"Langkah ini bertujuan meningkatkan daya beli warga lanjut usia, wiraswasta, dan pekerja terdaftar lainnya," katanya, dikutip pada Minggu (17/9/2023).
Massa menuturkan restitusi PPN sebesar 21% berlaku untuk 9 juta pekerja Argentina yang memperoleh gaji hingga AR$708.000 atau sekitar Rp31,1 juta. Restitusi juga diberikan kepada 7 juta pensiunan dan pensiunan Sistem Jaminan Sosial Argentina.
Selain itu, sebanyak 2,3 juta wajib pajak tunggal yang tidak memiliki penghasilan lain juga masuk dalam daftar kelompok yang mendapatkan restitusi PPN. Demikian pula dengan 440.000 pekerja rumah tangga yang akan mendapat manfaat dari program ini.
Massa menjelaskan program restitusi PPN akan berlanjut sampai dengan 2024 dengan nilai restitusi mencapai AR$23.000. Restitusi akan masuk ke rekening penerima dalam 48 jam setelah pembelian dengan kartu debit.
Tidak hanya memberikan restitusi PPN, pemerintah juga berencana mengadakan program undian berhadiah mobil, sepeda motor, dan peralatan rumah tangga bagi pedagang dan pembeli yang menggunakan kartu debit.
"Kami membuat sistem undian agar tidak ada pedagang yang nakal. Hadiah akan diberikan bagi yang pedagang dan pembeli yang melakukan transaksi menggunakan kartu," ujarnya seperti dilansir en.mercopress.com.
Kebijakan restitusi PPN di Argentia sempat diterapkan pada era 1990-an di bawah kepemimpinan menteri perekonomian Domingo Cavallo. Kala itu, pemerintah memperkenalkan program "LoterIVA" yang bertujuan mendorong masyarakat meminta setruk di toko-toko untuk berpartisipasi dalam undian.
Skema tersebut berlaku sampai dengan 1998. Meskipun tidak sukses besar, program serupa juga kembali hadir pada 2009 di bawah Presiden Cristina Fernández de Kirchner. Program tersebut diberlakukan dengan beberapa modifikasi. (rig)
