BERITA TERKINI
Ilustrasi. Sejumlah pengendara motor melintas di Jembatan Suramadu, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/6/2023). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/foc.
MANILA, DDTCNews - Ketua Komite Keuangan DPR Filipina Joey Salceda mengusulkan adanya fasilitas pajak berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor, khususnya diberikan untuk roda dua atau sepeda motor.
Salceda mengatakan fasilitas tersebut dapat dimasukkan dalam agenda reformasi pajak. Menurutnya, kebijakan ini akan membantu masyarakat miskin dan menengah karena hanya 5,9% dari total rumah tangga Filipina yang memiliki mobil, jip, atau mobil jenis apapun.
"Sementara itu, setengah dari rumah tangga Filipina memiliki sepeda motor," katanya, dikutip pada Minggu (2/7/2023).
Salceda menuturkan sepeda motor merupakan moda transportasi andalan bagi sebagian besar masyarakat Filipina. Terlebih, sepeda motor kini juga digunakan untuk usaha jasa pengiriman barang dan sejenisnya.
Ketua panel pajak DPR itu menilai kepemilikan mobil di Filipina selama ini telah “disubsidi secara besar-besaran" dan berkontribusi besar pada kemacetan lalu lintas di kota besar seperti Metro Manila. Hal ini menyebabkan negara mengalami kerugian senilai miliaran peso setiap hari.
Mengutip data Japan International Cooperation Agency (JICA) pada 2017, biaya akibat kemacetan lalu lintas di wilayah Manila Raya diproyeksi mencapai PHP1,22 triliun atau sekitar Rp332,18 triliun dalam setahun.
Angka saat ini diperkirakan lebih besar karena populasi kendaraan juga terus meningkat dalam 5 tahun terakhir.
Kemudian, pemerintah juga menggelontorkan dana PHP300 miliar atau Rp81,21 triliun untuk pembangunan dan perbaikan jalan setiap tahun. Di sisi lain, sumbangan pajak kendaraan bermotor hanya sekitar PHP18 miliar atau Rp4,87 triliun per tahun.
"Jadi, pemilik mobil disubsidi besar-besaran untuk penggunaan mobilnya," ujarnya seperti dilansir news.abs-cbn.com.
Salceda menambahkan panel pajak DPR akan segera membahas kebijakan mengenai pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, pembahasan soal pajak kendaraan bermotor akan dilaksanakan sebelum DPR mendengar usulan cukai junk food dari pemerintah. (rig)
