BERITA TERKINI
Ilustrasi.
NAIROBI, DDTCNews - Warga Kenya melakukan demonstrasi untuk menolak RUU Keuangan yang akan menaikkan tarif beberapa jenis pajak di depan gedung parlemen.
Presiden William Ruto menyatakan pemerintah memerlukan anggaran yang memadai guna membantu orang miskin. Selain itu, sambungnya, RUU tersebut juga akan meningkatkan kepastian hukum di bidang keuangan negara.
"Ketentuannya diperlukan untuk memastikan stabilitas keuangan dan menciptakan lapangan kerja bagi kaum muda dengan membangun rumah baru yang dibiayai melalui pungutan perumahan," katanya, dikutip pada Rabu (7/6/2023).
Pemerintah memiliki beberapa program di antaranya meningkatkan bantuan untuk masyarakat miskin sehingga harus meningkatkan kapasitas fiskal. Terlebih, pemerintah juga tengah dihadapkan pada tantangan berupa utang yang meningkat.
Meski demikian, usulan tersebut ternyata menuai penolakan dari masyarakat, termasuk para pegawai negeri sipil, dan lawan politik. Mereka memandang biaya hidup saat ini sudah terlalu tinggi sehingga tak perlu ada kenaikan tarif pajak.
Pada RUU Keuangan, pemerintah mengusulkan kenaikan tarif PPN bahan bakar, pajak perumahan, dan pajak konten digital. PPN bahan bakar diusulkan naik menjadi 16% dan pajak perumahan naik menjadi 3%. Adapun RUU ini ditargetkan akan disahkan pada pekan depan.
Ratusan demonstran mendatangi parlemen untuk menolak pengesahan RUU itu. Saat demonstrasi, polisi juga menembakkan gas air mata dan menahan 11 pengunjuk rasa.
Partai oposisi Azimio La Umoja (Deklarasi Persatuan) turut menolak pengesahan RUU Keuangan lantaran bakal meningkatkan biaya hidup masyarakat. RUU itu dikhawatirkan bakal membawa Kenya kembali ke era 1980-an, ketika perekonomian memburuk.
Seperti dilansir voanews.com, serikat pekerja juga turut menyatakan protes terhadap RUU Keuangan pada pekan lalu. (rig)
