BERITA TERKINI
Presiden Rodrigo Duterte.
MANILA, DDTCNews – Investasi langsung asing (foreign direct investments/FDI) Filipina pada 2018 turun pertama kalinya sejak 2015. Investor diperkirakan khawatir dengan usulan reformasi pajak Presiden Rodrigo Duterte yang dapat merusak iklim investasi.
Bank sentral Filipina telah menetapkan target FDI pada 2018 senilai US$10,4 miliar. Namun, realisasinya hanya mencapai US$9,8 miliar. Selain tidak sesuai dengan target, realisasi tersebut mencatatkan kontraksi lebih dari 4% dibandingkan dengan capaian pada 2017 senilai US$10,3 miliar.
Investasi asing menjadi sumber utama penciptaan lapangan kerja di Filipina. Namun demikian, Filipina telah tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga seperti Vietnam. Vietnam tercatat menerima aliran FDI senilai US$35,5 miliar pada tahun lalu.
“Mungkin ketidakpastian program reformasi pajak membuat beberapa investor cenderung wait and see,” kata Nicholas Antonio Mapa, Senior Economist ING Bank N.V. Manila, seperti dikutip pada Selasa (12/3/2019).
Seperti diketahui, pada tahun lalu, Parlemen Filipina menyetujui RUU yang didalamnya memuat perombakan tarif pajak perusahaan dan insentif fiskal negara. Langkah reformasi pajak Duterte ditujukan untuk mengurangi tarif pajak penghasilan perusahaan dalam 10 tahun dari 30% menjadi 20%.
Pemerintah juga mempertimbangkan langkah-langkah baru yang dirancang untuk memberi manfaat kepada investor seperti pembebasan pajak untuk industri baru seperti robot dan kecerdasan buatan.
Untuk mengimbangi penurunan pendapatan, RUU diusulkan untuk memotong insentif pajak yang dinikmati oleh eksportir, produsen, pariwisata, dan beberapa industri. Namun, seperti dilansir Nikkei Asian Review, perekonomian yang melambat membuat beberapa investor khawatir.
Nicholas Antonio Mapa mengatakan aliran FDI bisa tetap stabil tahun ini karena investor yang ada kemungkinan akan melanjutkan aliran masuk di tengah prospek ekonomi yang masih optimis. "Adapun untuk FDI yang baru kita mungkin perlu mendapatkan lebih banyak kejelasan tentang reformasi pajak atau peningkatan substansial dalam kualitas infrastruktur,” jelasnya. (kaw)
