IMF Minta Negara Ini Segera Pungut PPN

JAKARTA, DDTCNews – International Monetary Fund (IMF) meminta agar Oman bisa mempercepat reformasi fiskalnya, termasuk menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN).

Jihad Azour, Direktur IMF Timur Tengah dan Asia Tengah mengatakan percepatan implementasi rencana reformasi fiskal seperti pengenalan PPN akan menghindarkan Oman dari risiko krisis kredit. Bagaimanapun, risiko ini merupakan efek lanjutan dari jatuhnya harga minyak.

“Oman perlu tetap pada agenda penyesuaian yang diartikulasikan beberapa tahun yang lalu ketika kita melihat penurunan harga minyak. Saya pikir sangat penting untuk menjaga dan mempercepat beberapa reformasi seperti pengenalan PPN,” katanya, seperti dikutip pada Rabu (13/2/2019).

Pada Desember 2018, lembaga pemeringkat Fitch telah menurunkan peringkat negara produsen minyak Teluk Arab ini ke status ‘junk’. Oman menjadi negara yang paling terpukul di kawasannya karena penurunan harga minyak.

Prospek produksi, harga, dan pendapatan minyak yang mengisi anggaran pemerintah dinilai sangat tidak pasti. Setelah penurunan peringkat tersebut, imbal hasil utang pemerintah Oman langsung terkerek. Biaya asuransi terhadap kemungkinan gagal bayar pun meningkat lebih dari 25%.

“Jika mereka melakukan langkah-langkah yang tepat [termasuk mengenakan PPN], mereka tidak menuju ke krisis kredit,” kata Jihad Azour ketika ditanya apakah IMF khawatir tentang potensi gagal bayar utang Oman.

Seperti diketahui, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah meluncurkan PPN pada awal 2018. Bahrain, yang telah menerima US$10 miliar dalam janji bantuan Teluk, juga menerapkan pajak tahun ini.

Oman memiliki kurang dari US$1,5 miliar jatuh tempo utang tahun ini. Sementara, aset asing bank sentral melebihi US$17 miliar pada akhir tahun lalu. Aset-aset itu akan naik menjadi sekitar US$41 miliar ketika menambahkan perkiraan aset dari Dana Cadangan Umum Negara dan Dana Investasi Oman.

Azour mengatakan rencana Oman untuk secara bertahap menghapus sistem subsidi dan mendiversifikasi pendapatan di luar minyak adalah bagian dari rencana reformasi yang perlu dikerjakan negara secepat mungkin.

“Mereka sudah merencanakan apa yang dibutuhkan. Yang penting sekarang adalah mempercepat implementasi reformasi ini,” katanya. (kaw)