Atasi Penghindaran Pajak, Draf Kedua RUU Keuangan Dirilis

LONDON, DDTCNews – Pemerintah Inggris telah menerbitkan draf proposal kedua dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Keuangan 2017 pada Jumat (8/9). Usulan yang diajukan dalam proposal kedua ini merupakan turunan dari RUU Keuangan yang diterbitkan sebelum pemilihan umum yang berlangsung pada 8 Juni 2017.

Sekretaris Keuangan Inggris Mel Stride mengatakan draf kedua ini akan fokus dalam mencegah perusahaan dan individu menggunakan struktur pajak yang rumit yang bertujuan untuk menghindari kewajiban membayar pajak.

“Sistem pajak yang adil merupakan bagian penting dari rencana kita untuk membangun masyarakat yang lebih adil,” pungkasnya, Jumat (8/9).

Isi proposal kedua dari RUU Keuangan 2017 meliputi:

• Revisi mengenai aturan pembatasan biaya bunga perusahaan yang dapat dibebankan sebagai pengurang pajak maksimal 30%.
• Penetapan denda bagi wajib pajak yang terbukti menggunakan skema penghindaran pajak.
• Mengubah sistem perpajakan bagi penduduk
• Mengurangi ambang batas status non-domisili dari 17 tahun menjadi 15 tahun.
• Pengurangan tunjangan dividen dari £5.000 menjadi £2.000 mulai April 2018.
• Membatasi perbedaan perlakuan pajak antara yang bekerja melalui perusahaan sendiri, dan yang bekerja sebagai karyawan atau wiraswasta.
• Pengurangan tunjangan kontribusi tahunan (Money Purchase Annual Allowance/MPAA) dari £10.000 menjadi £4.000. Perubahan ini dimaksudkan untuk membatasi sejauh mana orang dapat memperbarui tabungan pensiun mereka untuk mendapatkan keringanan pajak tambahan.
• Pengungkapan penghindaran pajak (Disclosure of Tax Avoidance Scheme/DOTAS) yang berlaku untuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak tidak langsung, termasuk pajak premi asuransi, yang semula akan berlaku mulai 1 September 2017, diubah menjadi 1 Januari 2018.

Direktur Kebijakan Pajak Chartered Institute of Taxation (CIOT) John Cullinane mengatakan isi proposal kedua dari RUU Keuangan tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan. Secara mayoritas, usulan dari proposal kedua terhadap condong terhadap perubahan aturan perpajakan.

RUU Keuangan 2017, dilansir dalam tax-news.com, diperkirakan akan diundangkan oleh Parlemen sebelum masa pehentian sidang (reses) yakni Desember 2017.