HANOI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan sejumlah agenda reformasi pajak yang rencananya akan mulai diterapkan pada 2019. Reformasi pajak ini ditujukan untuk mendorong penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Kementerian Keuangan Vietnam memaparkan reformasi pajak yang akan dilakukan meliputi kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN), bea masuk yang lebih tinggi atas produk tembakau, penurunan tarif pajak penghasilan badan, dan revisi tarif pajak penghasilan orang pribadi.
“Saat ini pembahasan mengenai reformasi pajak telah masuk ke dalam tahap pembahasan parlemen. Kita hanya tinggal menunggu persetujuannya,” ungkap keterangan tertulis Kementerian, Selasa (22/8).
Dalam reformasi pajak tersebut, Pemerintah Vietnam akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 12% mulai 2019, dan kemungkinan kenaikan tarif akan terus berlanjut menjadi 14% mulai 2021.
Adapun untuk perubahan atas pajak tidak langsung lainnya yang diusulkan termasuk pengenalan pajak 10% samapi 20% atas minuman mengandung gula mulai 2019, dan pengenaan pajak yang lebih tinggi untuk pembelian produk rokok dan jenis kendaraan besar.
Vietnam, dilansir dalam tax-news.com, juga tengah mempertimbangkan untuk mengubah tarif pajak penghasilan perusahaan yang lebih rendah bagi perusahaan kecil dan menengah (UMKM).
Sementara itu, dalam pengumuman lebih lanjut yang dibuat pada 17 Agustus 2017 lalu, Kementerian Keuangan Vietnam juga mengusulkan untuk mengubah lapisan tarif pajak penghasilan orang pribadi, menjadi tarif 5%, 10%, 20%, 28%, dan 35%.
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.