Warga Miskin Bakal Bebas PBB

BANDUNG, DDTCNews – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan meniadakan kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi warga miskin. Penghapusan pajak ini dikhususkan kepada warga miskin yang memiliki luas tanah di bawah rata-rata.

Wakil Walikota Bandung Oded M. Danial mengatakan luas tanah di bawah rata-rata tersebut tergolong dalam luas tanah di bawah 8 meter persegi. Menurutnya masih ada puluhan ribu warganya yang memiliki bidang tanah yang sangat minim tersebut.

"Masih ada 63.238 kepala keluarga yang memiliki tanah hanya 8 meter persegi. Nantinya akan ada penghapusan kewajiban pajak bagi golongan masyarakat miskin tersebut, yang dicanangkan dalam kebijakan Pemkot dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD)," ujarnya di Bandung, Selasa (14/3).

Ia menyatakan dukungannya terhadap pemberlakuan kebijakan tersebut, karena akan semakin meringankan beban warga miskin. Sehingga, warga miskin tidak diharuskan untuk bertanggung jawab dalam pembangunan kota melalui kontribusi pajak.

Kendati demikian Oded mengapresiasi seluruh wajib pajak yang sudah menyetorkan pajaknya secara benar. Dana pajak terkumpul tersebut akan mendorong pembangunan Kota Bandung.

"Saya dari dulu sangat mengapresiasi dengan kesadaran masyarakat yang tepat membayar pajak dengan nominal yang tepat juga. Karena melalui pajak membangun secara besar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bawah yang terbantu oleh pendapatan daerah yang dikeluarkan oleh masyarakat yang mampu melalui subsidi silang," katanya.

Oded mengakui dengan berlakunya kebijakan tersebut maka setidaknya penerimaan Kota Bandung akan berkurang sekitar Rp5 miliar.

Di sisi lain Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Bandung Eman Sumarna menjabarkan kebijakan tersebut sesuai dengan rekomendasi dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung untuk meringankan beban masyarakat miskin. Kebijakan ini sebagai bentuk kebijakan Pemkot yang pro rakyat, khususnya pada rakyat miskin

Dalam penentuan kebijakan itu, seperti dilansir dari Headline Jabar, Pemkot akan melakukan verifikasi terlebih dahulu sehingga kebijakan ini akan tepat sasaran.

Kendati demikian, Eman mengatakan dengan penyesuaian NJOP, Pemerintah Kota Bandung akan mendapatkan Rp148 milliar meski ada penghapusan kebijakan untuk masyarakat miskin.

"Dalam kebijakan tersebut, pastinya akan melalui proses verifikasi, sehingga yang kaya tidak akan berpura-pura tidak mampu, dan yang miskin akan terbantu dari sumbangsih masyarakat yang kaya, sehingga akan tercipta sebuah konsep keadilan yang tepat," pungkasnya. (Amu)