BERITA TERKINI
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax
Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan
PPN Barang Pokok dan Jasa Premium Masih Tunggu Penetapan Aturan Teknis
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya
Pengusaha Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Usaha
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan
WP Dapat Surat Tagihan, Fiskus Ingatkan Lagi Jadwal Setor PPh Pasal 25
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%
Sudah Punya Akun DJP Online, Akses Portal WP Tak Perlu Daftar Ulang
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax
Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan
PPN Barang Pokok dan Jasa Premium Masih Tunggu Penetapan Aturan Teknis
DJP Tegaskan Threshold PPh Final UMKM dan PKP Tetap Rp4,8 Miliar
DJP: PPN 12% Dikenakan atas Biaya Top-up e-Wallet, Bukan Uangnya
Pengusaha Masuk Daftar Sasaran, Petugas Pajak Kunjungi Lokasi Usaha
PPN 12% Hasilkan Tambahan Rp75 Triliun, DJP: Untuk Dukung Pembangunan
WP Dapat Surat Tagihan, Fiskus Ingatkan Lagi Jadwal Setor PPh Pasal 25
BKF: Ekonomi 2025 Tetap Bakal Tumbuh di Atas 5% Meski PPN Jadi 12%
Sudah Punya Akun DJP Online, Akses Portal WP Tak Perlu Daftar Ulang
DDTC Logo
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Tarif Pajak Daerah Terbaru di Pemerintah Kota Bandung

Redaksi DDTCNews
Jumat, 05 April 2024 | 11.00 WIB
Ketentuan Tarif Pajak Daerah Terbaru di Pemerintah Kota Bandung

Editor : Ringkang Gumiwang
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
infografis pajak daerah infografis pajak daerah pajak kota bandung perda kota bandung 1/2024 UU HKPD
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.