BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MAROS, DDTCNews - KPP Pratama Maros mengundang sejumlah nasabah prioritas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang Maros untuk mengikuti Sosialisasi Program Pengungkapan Sukarela (PPS) pada 10 Juni 2022.
Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Maros Meylana mengimbau para wajib pajak untuk segera mengikuti PPS apabila mempunyai harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan. Dia menjelaskan masa pelaksanaan PPS akan berakhir pada 30 Juni 2022.
“Bagi wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Maros bisa konsultasi dengan mengirimkan pesan Whatsapp di nomor 082195421226 atau di nomor 082195421227,” katanya dikutip dari laman resmi DJP, Selasa (28/6/2022).
Meylana menjelaskan wajib pajak yang mengikuti PPS akan memperoleh beberapa manfaat. Pertama, wajib pajak tidak dikenai sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak. Kedua, tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan harta kurang diungkap.
Ketiga, data/informasi yang bersumber dari Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH) dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak.
Sebagai informasi, terdapat 2 skema kebijakan pada PPS yang berlaku hingga 30 Juni 2022. Skema kebijakan I untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.
Sementara itu, skema kebijakan II PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi yang ingin mengungkap harta perolehan 2016—2020, masih dimiliki pada 31 Desember 2020, dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh tahun pajak 2020.
PPS diamanatkan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Sementara itu, pelaksanaan PPS diatur dalam PMK 196/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak. (rig)
