Pemkab Beri Waktu 2 Minggu untuk Pelunasan Tunggakan Pajak Kendaraan

KUTAI BARAT, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur menyebut banyak perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah tersebut dan memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Kepala Subbagian SDA Sekretaris Kabupaten Kutai Barat Rita Nursandy mengatakan perusahaan tersebut tetap memiliki kewajiban untuk melunasi semua tunggakan pajaknya. Dia pun memberikan waktu 2 pekan kepada perusahaan untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraannya sebelum menempuh langkah yang lebih tegas.

"Kami sudah berkoordinasi dengan kejaksaan terkait hal ini. Yang jelas, jika tidak ada tindak lanjut perusahaan, urusan [tunggakan pajak] kami serahkan ke Kejaksaan Negeri Sendawar," katanya dalam pertemuan dengan pengusaha secara virtual, Selasa (11/5/2021).

Rita mengatakan penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat penting dalam menambah pendapatan asli daerah (PAD). Penerimaan tersebut juga akan digunakan untuk mendanai program-program pembangunan Pemprov Kaltim, termasuk di Kutai Barat.

Rita melanjutkan perusahaan-perusahaan tambang tersebut telah memperoleh banyak keuntungan dari wilayah Kutai Barat sehingga harus memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pajak daerah.

Merespons teguran Rita, sejumlah perusahaan tambang langsung menyatakan komitmen melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor sejak 2019.

Perwakilan PT Bina Insan Sukses Mandiri (BISM) Siswandi mengatakan perusahaannya tidak pernah bermaksud menunggak pajak daerah dengan sengaja. Menurutnya, tunggakan itu terjadi karena pandemi Covid-19 menyebabkan operasional perusahaan tersendat sehingga kemampuan membayar pajaknya juga berkurang.

Di sisi lain, menurutnya, terdapat kesalahan komunikasi antara pelaku usaha dan pemkab tentang data kendaraan yang termasuk dalam berita acara yang disepakati pada 2020.

"Sehingga data berapa kendaraan yang dimiliki, baik yang beroperasi, sedang dalam perbaikan, ataupun yang tidak bisa lagi beroperasi yang dimiliki PT BISM dan subkontraktor belum diserahkan," ujarnya, seperti dilansir kaltim.prokal.co. (kaw)