KPK dorong Pemkot Ini Pungut Pajak Tambang Galian C

SORONG, DDTCNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong Pemkot Sorong, Papua, agar menarik pajak dari industri pertambangan galian C. Pasalnya, kegiatan operasional industri tersebut berpotensi merusak lingkungan tetapi tidak dipungut pajak secara maksimal.

Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V Dian Patria mengatakan jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan debu dari proses penambangan, tetapi tidak ada kontribusi dari perusahaan untuk masyarakat setempat.

“Usaha pertambangan galian c harus membayar pajak. Ada risiko tinggi kecelakaan akibat lalu lalang kendaraan pengangkut hasil tambang galian c, serta jalan menjadi rusak,” ujarnya di Sorong, Rabu (28/4/2021) 

Lokasi industri yang dekat dengan pantai, lanjut Dian, menyebabkan ekosistem laut rusak, pantai kotor, populasi ikan berkurang, dan hilangnya potensi pariwisata. Selain itu, berdasarkan hasil kunjungan lapangan, terdapat beberapa perusahaan yang diduga tidak memiliki izin beroperasi.

Dian menuturkan KPK juga mendapati adanya ketidakpadanan data antara slip pembayaran pajak dari Dinas Perindustrian Kota Sorong dengan nominal pembayaran pajak yang seharusnya dibayarkan pelaku usaha.

“Seharusnya perusahaan patuh pada Undang-Undang No.28 Tahun 2009 bahwa pajak galian C adalah hak pemerintah kota, walaupun izin tidak di bawah kewenangan pemkot. Bapenda harus diberi kepercayaan penuh untuk mengelola pajak secara maksimal,” tegas Dian.

Berdasarkan keterangan perwakilan perusahaan yang ditemui di lapangan, KPK menilai ada potensi kebocoran pajak atas hasil tambang galian C untuk kepentingan sendiri yang tidak dibayarkan oleh perusahaan.

Atas temuan tersebut, KPK merekomendasikan agar pemerintah daerah bekerja sama dengan badan pendapatan daerah (Bapenda) dan Dinas Perindustrian. Kerja sama tersebut ditujukan untuk menutup celah kebocoran.

“Kumpulkan semua informasi terkait kewajiban perizinan dan pajak. Selain itu, sebagai upaya mengoptimalkan pengawasan, pemda perlu mengadakan jembatan timbang bekerja sama dengan Bank Papua misalnya,” tambah Dian.

Menurutnya, pengadaan jembatan timbang jembatan timbang diperlukan agar perhitungan jumlah berat yang dibawa setiap kendaraan pengangkut hasil tambang akurat. Dengan demikian, pemda dapat menggunakan hasil perhitungan tersebut sebagai rujukan pembayaran pajak.

Pemkot Sorong melalui Sekretariat Daerah  (Sekda) Yakop Karet berjanji akan segera menindaklanjuti temuan lapangan tersebut. Dia berujar akan melakukan koordinasi internal dengan Bapenda, Dinas Perindustrian, Dinas Lingkungan Hidup, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Satpol PP.

"[Koordinasi] untuk memastikan data pelaku usaha dan kepatuhannya. Selanjutnya, akan dilakukan audit izin dan pajak serta pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang melanggar," jelas Yakop, seperti dilansir neraca.co.id. (Bsi)