Nunggak Pajak, Pemprov Ancam Tarik Ratusan Kendaraan Dinas

PAGARALAM, DDTCNews – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan mengancam akan menarik ratusan kendaraan dinas yang tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor.

Kepala Cabang UPTB Samsat Kota Pagaralam Tabrani Malian mengatakan jumlah kendaraan dinas di lingkungan Pemkot Pagaralam yang belum membayar pajak mencapai 792 unit. Apabila pajak tak kunjung dilunasi, kendaraan dinas akan ditarik pemprov.

"Dari 792 kendaraan dinas Pemkot Pagaralam yang menunggak, terkonfirmasi sampai dengan tahun 2020 total tunggakan secara keseluruhan mencapai Rp361 juta," katanya, dikutip Selasa (23/3/2021).

Tabrani menuturkan Samsat telah beberapa kali melayangkan surat pemberitahuan kepada Pemkot Pagaralam untuk segera melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut. Namun, belum ada kejelasan kapan tunggakan akan dilunasi.

Dia menambahkan dirinya akan terus berupaya menyelesaikan tunggakan pajak itu dengan jalur kelembagaan dan persuasif. Jika tetap tidak dilunasi, sanksi tegas berupa penarikan kendaraan dinas yang menunggak pajak tersebut bisa dilakukan.

Sementara itu, Sekda Kota Pagaralam Samsul Burlian membenarkan data ratusan unit kendaraan dinas di wilayahnya yang belum membayar pajak. Menurutnya, pemkot membutuhkan waktu untuk mengecek ulang jumlah kendaraan dinas beserta tunggakan pajaknya.

"Kami minta daftar riil dan terperinci kendaraan dinas yang nunggak pajak. Takutnya mobil tersebut sudah bukan milik Pemkot Pagaralam lagi karena sudah lelang dan kondisi lainnya," tuturnya.

Setelah memperoleh data terperinci dari kantor Samsat, Samsul akan segerae meneruskan tagihan pajak tersebut kepada organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab pada kendaraan dinas tersebut.

Kasubag Umum Sekretariat Pemkot Pagaralam Romi Hartati menyatakan telah meminta setiap OPD membayar tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut. Menurutnya, OPD harus bertanggung jawab dalam menggunakan kendaraan dinas yang menjadi salah satu aset negara.

"Kami berharap OPD berperan aktif melaporkan kendaraan dinas yang belum membayar pajak ke bagian umum, agar dapat diproses pembuatan surat kuasa untuk pembayaran pajak," ujarnya seperti dilansir sumselupdate.com. (rig)