Gara-Gara Insentif, Pembayaran PBB Melonjak

BOGOR, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor mencatat lonjakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) sepanjang diberlakukannya insentif pengurangan ketetapan PBB dan penghapusan sanksi administrasi PBB hingga Juni lalu.

Kepala Bapenda Kota Bogor Deni Hendana menjabarkan pembayaran surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB meningkat hampir dua kali lipat pada masa diberlakukannya insentif tersebut pada 21 April 2020 hingga 30 Juni 2020 dibandingkan dengan Januari hingga 20 April 2020.

"Jumlah SPPT PBB yang dibayar Januari-Juli di Kota Bogor 74.784 SPPT, yang dibayar pada Januari sampai 20 April 25.952 dengan penerimaan Rp19,6 miliar. Setelah stimulus, jumlah pembayar meningkat jadi 48.833 SPPT dengan penerimaan Rp63,7 miliar," ujar Deni, Kamis (2/7/2020).

Pada Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor No. 33/2020, wajib pajak yang membayar PBB pada April 2020 mendapatkan pengurangan hingga 15% dari ketetapan PBB pada SPPT.

Apabila dibayarkan pada April, pengurangan yang diberikan mencapai 10% dan apabila dibayarkan pada Juni maka pengurangan yang diberikan adalah sebesar 5% dari jumlah ketetapan PBB pada SPPT.

Menurut Deni, pembayaran PBB yang melonjak pada April hingga Juni 2020 ini tidak sejalan dengan tren pembayaran PBB. Biasanya, wajib pajak cenderung membayarkan PBB pada saat menjelang jatuh tempo pembayaran PBB pada semester II/2020.

Karena itu, Bapenda Kota Bogor masih akan terus merumuskan kebijakan dan menambahkan stimulus baru dalam rangka menjaga kesinambungan kas daerah di tengah pemberian insentif dan pandemi Covid-19.

"Pada semester II/2020 kami akan melaksanakan relaksasi berupa penundaan jatuh tempo untuk pajak reklame dan pajak air tanah. Untuk penghapusan denda PBB dan pajak lain seperti air tanah, hotel, restoran, hiburan, reklame, dan pajak lainnya akan dilanjutkan," kata Deni.

Secara total, realisasi pendapatan pajak daerah Kota Bogor per Juni 2020 tercatat mencapai Rp245,34 miliar. Pembayaran pajak tertinggi tercatat pada April 2020 yang mencapai Rp46,92 miliar dengan realisasi PBB pada bulan tersebut mencapai Rp30,49 miliar.

Meski tercatat lebih baik apabila dibandingkan dengan kinerja Januari, Februari, dan Maret, tingginya penerimaan pajak pada April lebih banyak disokong oleh penerimaan PBB.

Pajak-pajak yang terkait dengan konsumsi seperti pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan tercatat mengalami penurunan drastis pada kuartal II/2020. Saking rendahnya, realisasi pajak hiburan pada Mei 2020 tercatat sangat rendah, hanya Rp7,4 juta dalam sebulan penuh. (Bsi)