BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PROBOLINGGO, DDTCNews - Pemerintah Kota Probolinggo, Jawa Timur menggelar program pemutihan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).
Kabid PBB dan BPHTB Badan Pengelola, Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Akhmad Fauzi mengatakan pembebasan denda PBB-P2 diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat yang kesulitan membayar tunggakan pajak daerah. Menurutnya, program pemutihan PBB-P2 ini juga untuk memeriahkan HUT ke-664 Kota Probolinggo.
"Program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Para wajib pajak hanya membayar sejumlah pajaknya sedangkan dendanya dibebaskan," katanya, dikutip pada Jumat (21/7/2023).
Fauzi mengatakan program pemutihan denda PBB-P2 berlaku hingga 30 September 2023. Melalui program ini, pemkot memberikan pembebasan PBB-P2 untuk tahun pajak 1997-2001 dan pajak tahun 2008-2020.
Program pemutihan ini dapat dinikmati semua wajib pajak yang memiliki tunggakan. Dengan mengikuti program pemutihan, wajib pajak cukup membayar pokok pajaknya saja.
Dia pun mengimbau wajib pajak memanfaatkan program pemutihan denda PBB-P2 sebelum periodenya berakhir. Program pemutihan dinilai dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyelesaikan piutang PBB-P2.
Fauzi menyaranan wajib pajak mengurus pembayaran PBB-P2 secara mandiri untuk mencegah terjadinya penipuan maupun penggelapan pembayaran pajak. Menurutnya, pembayaran pajak daerah kini makin mudah karena dapat dilakukan secara online melalui layanan mobile banking J-Connect Bank Jatim, Ovo, Tokopedia, kantor pos, Indomaret, dan Alfamart.
"Termasuk keberadaan aplikasi e-SPPT PBB dan e-BPHTB juga bisa digunakan untuk mengetahui laporan histori PBB, tinggal input nomor objek pajak (NOP) serta bisa dicetak mandiri," ujarnya.
Fauzi menambahkan pajak yang dibayarkan masyarakat sangat penting untuk merealisasikan berbagai program pembangunan daerah. Menurutnya, manfaat pajak tersebut pada akhirnya juga akan kembali dirasakan masyarakat. (sap)
