Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Berharap Cemas pada RAPBN 2020

1
1

PRESIDEN Joko Widodo telah menyampaikan pidato pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2020 di hadapan DPR, Jumat (16/8/2019). Dalam pidato tersebut, Presiden memprediksi situasi ekonomi global 2020 yang penuh ketidakpastian akan memengaruhi situasi perekonomian domestik.

Memang, tantangan ekonomi ke depan masih berat dan kompleks. Ada perang dagang, beberapa emerging market sudah terpapar krisis, dan beberapa negara mengalami pertumbuhan negatif. Di ujung sana, mata uang Yuan-Tiongkok dan Peso-Argentina sudah terkena gelombang depresiasi.

Kita melihat RAPBN 2020 disusun atas dasar semangat kehati-hatian terhadap berbagai risiko itu. Asumsinya dibuat konservatif. Pertumbuhan ekonominya sama dengan tahun lalu 5,3%, inflasinya turun dari 3,5% ke 3,1%. kurs menguat dari Rp15.000 per dolar AS ke Rp14.400 per dolar AS.

Baca Juga: Anggaran 2020 Kemenkeu Disepakati

Adapun bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan naik dari 5,3% menjadi 5,4%, harga minyak turun dari US$70/barel ke US$65/barel, lifting minyak turun dari 775.000 ke 734.000 barel/hari, dengan gas yang juga turun dari 1,25 menjadi 1,19 juta barel setara minyak/hari.

Dengan pendapatan Rp2.221,5 triliun dan belanja Rp2.528,8 triliun, defisit mencapai Rp307,2 triliun atau 1,76% terhadap PDB, turun dari semula 1,84%. Penurunan ini mengonfirmasi konservatisme tadi. Dengan demikian, defisit keseimbangan primer bakal menyempit dari Rp34,7 triliun ke Rp12,0 triliun.

Namun, kita juga mencatat target pertumbuhan ekonomi tahun ini agak meleset hingga diprediksi jadi 5,1%-5,2% dengan defisit melebar ke 1,93% terhadap PDB. Karena itu, target pertumbuhan RAPBN 2020 masih lebih tinggi dari realisasi tahun ini. Dengan kata lain, ekspansi tetap ada, tetapi terbatas.

Baca Juga: Banggar DPR & Pemerintah Sepakati Draf RUU RAPBN 2020

Ekspansi itu terlihat antara lain dari target pengangguran terbuka yang dipatok turun dari 5,01% menjadi 4,8%-5,1%, tingkat kemiskinan dari 9,41% menjadi 8,5%-9%, rasio gini/ketimpangan dari 0,382 menjadi 0,375- 0,380, dan indeks pembangunan kualitas manusia dari 71,29 ke 72,51.

Secara keseluruhan, APBN yang konservatif ini seolah menjawab kritik meningkatnya rasio dan beban utang pemerintah, yang hingga akhir Juli ini mencapai Rp4.603 triliun. Memang, dalam kondisi defisit transaksi berjalan yang kuartal II ini kembali menyentuh 3% terhadap PDB, opsi berhemat adalah pilihan yang tepat.

Namun, pilihan mempersempit defisit ini bukannya tanpa konsekuensi. Daya dongkrak RAPBN 2020 terhadap pertumbuhan akan menurun ketimbang sebelumnya. Akibatnya, sulit mengharapkan ada pemulihan sumber pertumbuhan seperti konsumsi rumah tangga dalam waktu dekat.

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Insentif Rp1,1 Triliun untuk Perangkat Desa

Di sisi lain, investasi dan ekspor juga belum bisa diharapkan. Pertumbuhan realisasi investasi langsung asing terus melaju pada gigi rendah 1 tahun terakhir, sebelum akhirnya bangkit pada kuartal II/2019. Harga produk alam andalan seperti karet, batu bara, dan minyak sawit mentah juga masih tiarap.

Pemerintah jelas memiliki argumentasi kenapa RAPBN 2020 dibuat konservatif. Kita niscaya bisa paham kenapa opsi itu yang diambil, bukan opsi ekspansif. Yang kita agak gagal paham adalah ketika target yang konservatif ini disampaikan dengan istilah ekspansif. Di situ kita agak sedikit cemas.*

Baca Juga: DPR & Pemerintah Sepakat Pangkas Pagu Dana Transfer ke Daerah

Kita melihat RAPBN 2020 disusun atas dasar semangat kehati-hatian terhadap berbagai risiko itu. Asumsinya dibuat konservatif. Pertumbuhan ekonominya sama dengan tahun lalu 5,3%, inflasinya turun dari 3,5% ke 3,1%. kurs menguat dari Rp15.000 per dolar AS ke Rp14.400 per dolar AS.

Baca Juga: Anggaran 2020 Kemenkeu Disepakati

Adapun bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan naik dari 5,3% menjadi 5,4%, harga minyak turun dari US$70/barel ke US$65/barel, lifting minyak turun dari 775.000 ke 734.000 barel/hari, dengan gas yang juga turun dari 1,25 menjadi 1,19 juta barel setara minyak/hari.

Dengan pendapatan Rp2.221,5 triliun dan belanja Rp2.528,8 triliun, defisit mencapai Rp307,2 triliun atau 1,76% terhadap PDB, turun dari semula 1,84%. Penurunan ini mengonfirmasi konservatisme tadi. Dengan demikian, defisit keseimbangan primer bakal menyempit dari Rp34,7 triliun ke Rp12,0 triliun.

Namun, kita juga mencatat target pertumbuhan ekonomi tahun ini agak meleset hingga diprediksi jadi 5,1%-5,2% dengan defisit melebar ke 1,93% terhadap PDB. Karena itu, target pertumbuhan RAPBN 2020 masih lebih tinggi dari realisasi tahun ini. Dengan kata lain, ekspansi tetap ada, tetapi terbatas.

Baca Juga: Banggar DPR & Pemerintah Sepakati Draf RUU RAPBN 2020

Ekspansi itu terlihat antara lain dari target pengangguran terbuka yang dipatok turun dari 5,01% menjadi 4,8%-5,1%, tingkat kemiskinan dari 9,41% menjadi 8,5%-9%, rasio gini/ketimpangan dari 0,382 menjadi 0,375- 0,380, dan indeks pembangunan kualitas manusia dari 71,29 ke 72,51.

Secara keseluruhan, APBN yang konservatif ini seolah menjawab kritik meningkatnya rasio dan beban utang pemerintah, yang hingga akhir Juli ini mencapai Rp4.603 triliun. Memang, dalam kondisi defisit transaksi berjalan yang kuartal II ini kembali menyentuh 3% terhadap PDB, opsi berhemat adalah pilihan yang tepat.

Namun, pilihan mempersempit defisit ini bukannya tanpa konsekuensi. Daya dongkrak RAPBN 2020 terhadap pertumbuhan akan menurun ketimbang sebelumnya. Akibatnya, sulit mengharapkan ada pemulihan sumber pertumbuhan seperti konsumsi rumah tangga dalam waktu dekat.

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Insentif Rp1,1 Triliun untuk Perangkat Desa

Di sisi lain, investasi dan ekspor juga belum bisa diharapkan. Pertumbuhan realisasi investasi langsung asing terus melaju pada gigi rendah 1 tahun terakhir, sebelum akhirnya bangkit pada kuartal II/2019. Harga produk alam andalan seperti karet, batu bara, dan minyak sawit mentah juga masih tiarap.

Pemerintah jelas memiliki argumentasi kenapa RAPBN 2020 dibuat konservatif. Kita niscaya bisa paham kenapa opsi itu yang diambil, bukan opsi ekspansif. Yang kita agak gagal paham adalah ketika target yang konservatif ini disampaikan dengan istilah ekspansif. Di situ kita agak sedikit cemas.*

Baca Juga: DPR & Pemerintah Sepakat Pangkas Pagu Dana Transfer ke Daerah
Topik : tajuk, RAPBN 2020, APBN 2020
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 08 April 2017 | 07:41 WIB
PASCA TAX AMNESTY
Minggu, 19 Juni 2016 | 16:11 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Selasa, 12 Desember 2017 | 12:08 WIB
INFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 25 Februari 2019 | 13:40 WIB
TAJUK PAJAK
berita pilihan
Sabtu, 08 April 2017 | 07:41 WIB
PASCA TAX AMNESTY
Selasa, 12 Desember 2017 | 12:08 WIB
INFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 25 Februari 2019 | 13:40 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 02 Juli 2019 | 15:50 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 April 2019 | 19:10 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 09 Maret 2018 | 21:22 WIB
PAJAK & KORUPSI
Kamis, 27 Desember 2018 | 14:29 WIB
TAJUK
Kamis, 15 Maret 2018 | 18:30 WIB
RUU KUP
Jum'at, 09 Februari 2018 | 18:12 WIB
PENGELOLAAN EKONOMI
Rabu, 04 Juli 2018 | 15:56 WIB
TAJUK