DANA BAGI HASIL

Berapa Nilai DBH Pajak yang Diterima Daerahmu Tahun 2020? Cek di Sini

Redaksi DDTCNews | Senin, 13 Januari 2020 | 18:08 WIB
Berapa Nilai DBH Pajak yang Diterima Daerahmu Tahun 2020? Cek di Sini

Ilustrasi gedung Kemenkeu.

JAKARTA, DDTCNews – Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah pusat akan menyalurkan dana bagi hasil (DBH) pajak ke seluruh wilayah di Indonesia.

Pada 2020, DBH pajak dialokasikan senilai Rp56,23 triliun dari total DBH senilai Rp117,58 triliun. Dari nilai DBH pajak itu, DBH Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dipatok senilai Rp35,07 triliun.

Berdasarkan perincian yang dimuat dalam laman resmi Ditjen Perimbangan Keuangan, provinsi yang menjadi penerima DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 (karyawan) terbanyak adalah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp11,78 triliun.

Baca Juga:
Bersama Pemda, Bea Cukai Upayakan Dampak DBH CHT Lebih Terukur

Selanjutnya, ada Provinsi Jawa Barat dengan DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 senilai Rp1,04 triliun untuk 27 kabupaten/kota. Kemudian, menyusul Provinsi Jawa Timur senilai Rp681,28 miliar untuk 38 kabupaten/kota. Berikut perinciannya:

  1. Provinsi Aceh Rp87,18 miliar (23 kab/kota)
  2. Provinsi Sumatra Utara Rp276,06 miliar (33 kab/kota)
  3. Provinsi Sumatra Barat Rp89,91 miliar (19 kab/kota)
  4. Provinsi Riau Rp205,03 miliar (12 kab/kota)
  5. Provinsi Jambi Rp51,39 miliar (11 kab/kota)
  6. Provinsi Sumatra Selatan Rp165,52 miliar (17 kab/kota)
  7. Provinsi Bengkulu Rp27,86 miliar (10 kab/kota)
  8. Provinsi Lampung Rp85,48 (15 kab/kota)
  9. Provinsi DKI Jakarta Rp11.776,13 miliar
  10. Provinsi Jawa Barat Rp1.045,26 miliar (27 kab/kota)
  11. Provinsi Jawa Tengah Rp447,21 miliar (35 kab/kota)
  12. Provinsi DI Yogyakarta Rp78,16 miliar (5 kab/kota)
  13. Provinsi Jawa Timur Rp681,28 miliar (38 kab/kota)
  14. Provinsi Kalimantan Barat Rp74,76 miliar (14 kab/kota)
  15. Provinsi Kalimantan Tengah Rp58,66 miliar (14 kab/kota)
  16. Provinsi Kalimantan Selatan Rp94,93 miliar (13 kab/kota)
  17. Provinsi Kalimantan Timur Rp295,57 miliar (10 kab/kota)
  18. Provinsi Sulawesi Utara Rp55,05 miliar (15 kab/kota)
  19. Provinsi Sulawesi Tengah Rp35,68 miliar (13 kab/kota)
  20. Provinsi Sulawesi Selatan Rp156,01 miliar (24 kab/kota)
  21. Provinsi Sulawesi Tenggara Rp31,08 miliar (17 kab/kota)
  22. Provinsi Bali Rp144,35 miliar (9 kab/kota)
  23. Provinsi Nusa Tenggara Barat Rp62,21 miliar (10 kab/kota)
  24. Provinsi Nusa Tenggara Timur Rp44,64 miliar (22 kab/kota)
  25. Provinsi Maluku Rp25,45 miliar (11 kab/kota)
  26. Provinsi Papua Rp162,18 miliar (29 kab/kota)
  27. Provinsi Maluku Utara Rp22,16 miliar (10 kab/kota)
  28. Provinsi Banten Rp497,78 miliar (8 kab/kota)
  29. Provinsi Bangka Belitung Rp26,66 miliar (7 kab/kota)
  30. Provinsi Gorontalo Rp15,13 miliar (6 kab/kota)
  31. Provinsi Kepulauan Riau Rp122,32 miliar (7 kab/kota)
  32. Provinsi Papua Barat Rp30,29 miliar (13 kab/kota)
  33. Provinsi Sulawesi Barat Rp10,67 miliar (6 kab/kota)
  34. Provinsi Kalimantan Utara Rp19,76 miliar (5 kab/kota)

Anda bisa melihat perincian DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 per kabupaten/kota di sini. Anda juga bisa melihat DBH Pajak Bumi dan Bangunan, serta DBJ Cukai Hasil Tembakau. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 06 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Bersama Pemda, Bea Cukai Upayakan Dampak DBH CHT Lebih Terukur

Jumat, 05 April 2024 | 09:49 WIB BEA CUKAI TANJUNGPINANG

Ada Kompetisi Kapal Layar, Bea Cukai Beri Layanan Vessel Declaration

Kamis, 21 Maret 2024 | 15:37 WIB KABUPATEN BANYUMAS

Menarik! DJBC Beri Edukasi Rokok Ilegal Lewat Kesenian Ebeg Banyumasan

BERITA PILIHAN
Kamis, 25 April 2024 | 18:54 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Level SAK yang Dipakai Koperasi Simpan Pinjam Tidak Boleh Turun

Kamis, 25 April 2024 | 18:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan e-SKTD untuk Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional

Kamis, 25 April 2024 | 18:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tagihan Listrik dan Air dalam Sewa Ruangan Kena PPN, Begini Aturannya

Kamis, 25 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Siapkan Tarif Royalti 0% untuk Proyek Hilirisasi Batu Bara

Kamis, 25 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Tak Lagi Temukan Menu Sertel di e-Nofa, Perpanjangan Harus di KPP

Kamis, 25 April 2024 | 15:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, Pakai e-Bupot 21/26 Tidak Butuh Installer Lagi Seperti e-SPT

Kamis, 25 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

RI Pasang Target Lebih Ambisius dalam Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca