Berita
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP
Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA
Review
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 18 Oktober 2021 | 18:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 15 Oktober 2021 | 14:42 WIB
HASIL SURVEI PAJAK KARBON
Kamis, 14 Oktober 2021 | 12:15 WIB
HASIL DEBAT 23 SEPTEMBER - 11 OKTOBER 2021
Senin, 11 Oktober 2021 | 11:05 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku

A+
A-
0
A+
A-
0
Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews - Otoritas pajak Inggris/HM Revenue and Customs (HMRC) meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap praktik penghindaran pajak.

HMRC menyampaikan sasaran utama penegakan hukum saat ini tidak hanya tertuju pada pelaku penghindaran pajak. Individu atau entitas usaha yang ikut serta berkontribusi pada praktik tersebut juga menjadi target sasaran investigasi otoritas.

"Saat ini HMRC sedang menyelidiki 153 tersangka yang berkaitan dengan kemungkinan melakukan penghindaran pajak termasuk para penasihat pajak," tulis keterangan HMRC dikutip pada Kamis (16/9/2021).

Baca Juga: Tahan Kenaikan Pajak Atas Capital Gain, Pemerintah Fokus Beri Insentif

Firman hukum RPC menyebutkan langkah penegakan hukum pada pihak yang terlibat dengan praktik penghindaran pajak menjadi fokus utama HMRC sejak 2015. Hal tersebut bersamaan dengan terbentuknya unit baru layanan investigasi penipuan HMRC.

Unit baru tersebut meningkatkan kapasitas HMRC dalam melakukan investigasi pada kasus dugaan penghindaran pajak. Sejak terbentuk, HMRC konsisten menambah jumlah sumber daya manusia dan hasilnya terlihat dari peningkatan investigasi yang ditangani otoritas.

Kini, target sasaran investigasi diperluas untuk memerangi penghindaran pajak. Definisi tersangka diperluas dengan ikut mencakup manajer keuangan pribadi atau perusahaan teknologi yang menyediakan instrumen bagi kliennya dalam melakukan penghindaran pajak.

Baca Juga: Ingin Keluar dari Daftar Tax Haven, Hong Kong akan Revisi Aturan Pajak

Saat ini banyak perusahaan teknologi di Inggris menyediakan perangkat lunak yang berpotensi digunakan untuk penghindaran pajak. Aplikasi tersebut bisa digunakan untuk mendistorsi keuntungan dan membuka peluang untuk menghindari pajak.

"HMRC bertekad untuk bertindak keras kepada siapapun yang membantu kejahatan pajak, bukan hanya kepada pelakunya sendiri," terang Partner RPC Adam Craggs.

Dia menyampaikan otoritas pajak Inggris sudah sangat efektif melakukan identifikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan dengan metode tradisional. Hal tersebut membuat para calon pengemplang pajak mengembangkan cara baru dengan melibatkan pihak ketiga dan teknologi informasi.

Baca Juga: Konsensus Tercapai, Tambahan Penerimaan Pajak Bisa Tembus Rp51 Triliun

"HMRC telah efektif mengidentifikasi penghindaran pajak tradisional. Para calon penghindar bergerak lebih canggih dengan beralih kepada pihak ketiga," ujarnya seperti dilansir cityam.com. (sap)

Topik : penghindaran pajak, pajak internasional, pajak orang kaya, tax avoidance, tax planning, Inggris

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 12:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Ini Alasan Kenya Enggan Setujui Konsensus Pajak Global

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 10:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Konsensus Global, Korea Selatan Bakal Dapat Tambahan Penerimaan

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 07:30 WIB
BELGIA

Urusan Pajak Bisa Bikin Uni Eropa Bubar, Kok Bisa?

Jum'at, 15 Oktober 2021 | 20:00 WIB
VIETNAM

Atasi Gejolak Harga Bensin, Diskon Pajak Diusulkan

berita pilihan

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Lapor LACK-11 ke Bea Cukai, Ini Cara Daftar Akun Portal Pengguna Jasa

Rabu, 20 Oktober 2021 | 15:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Lakukan Digitalisasi Surat Tagihan Pajak, Ini Tujuannya

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Uji Coba KPP Mikro Tidak Dilanjutkan, Ini Hasil Evaluasi DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 14:00 WIB
UU CIPTA KERJA

UMKM Dapat Porsi 40% Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Pemanfaatan Insentif Sumbang 22,1% Penurunan Penerimaan Pajak 2020

Rabu, 20 Oktober 2021 | 13:00 WIB
KOTA SURAKARTA

Nunggak Bayar PPN, 7 Mobil Milik Perusahaan Disita DJP

Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK

Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Rabu, 20 Oktober 2021 | 11:20 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Jenis Natura atau Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek Pajak